Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersub- sidi sudah pasti mengundang protes. Ini adalah kebi- jakan yang sangat tidak populer. Jika mungkin, tentu Pemerintah menghindari kebijakan yang tidak me- nyenangkan banyak orang ini. Namun, pada kondisi tertentu seperti saat ini, mau tak mau Pemerintah ter- paksa mengambil langkah yang tidak populer demi ke- pentingan yang lebih besar. Berikut in…
Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin (dam…
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial (bansos) bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. PKH menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki akses keluarga miskin dan rentan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran dan, dalam cakupan lebi…
Basis Data Terpadu Bisa dan sumber data yang relevan dapat dimanfatkan untuk (1) Mengidentifikasi sumber permasalahan kemiskinan, (2) Menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, (3) Pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah, dan (4) Menentukan penerima manfaat (siapa, lokasi, dll).
Penyediaan dana bagi kelompok masyarakat tidak mampu diberikan dalam bentuk subsidi terhadap tarif tenaga listrik konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA. Jika konsumen rumah tangga daya 1.300 VA yang tidak lagi disubsidi harus membayar tarif listrik sebesar Rp1.352/kWh, untuk konsumen R-1/450 VA, Pemerintah hanya menerapkan tarif bersubsidi sebesar rata-rata Rp415 per kwh (setiap pemakaia…
Sejak tahun 2009, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Seiring dengan peningkatan anggaran, angka partisipasi pendidikan juga meningkat, dan telah melebihi 95 persen di tahun 2017. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat lebih difokuskan pada peningkatan kualitas capaian pendidikan dan pengurangan kesenjangan akses ke pendidikan yang berkualitas
Sesuai dengan arahan Presiden RI, pelaksanaan penyaluran nontunai untuk bantuan pangan akan diperluas secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Kepdirjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Pentahapan Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Tahun 2018, maka Program Bantuan Pangan Nontunai (BP…
Pemerintah telah menetapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dilakukan secara nontunai yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Penyaluran bansos secara nontunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Penyaluran ba…