Studi ini mempelajari data kualitatif tentang mengapa sebagian orang Indonesia tidak menggunakan pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak dan mengapa sebagian orang Indonesia tidak menyekolahkan anak mereka ke sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Data ini akan dijadikan sebagai data dasar (baseline) bagi kegiatan evaluasi PNPM Generasi (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Se…
Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program-program klasteri seperti Raskin (Beras Sejahtera) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sangatlah penting untuk menjamin efektivitas dan dampak positif dari program tersebut. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dinas sosial, dinas pendidikan, serta pihak terkait lainnya, …
Individu penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi risiko finansial yang cukup signifikan. Sekitar 9% penduduk Indonesia mengalami disabilitas sedang dan berat yang menyebabkan beban biaya tambahan untuk berpartisipasi dalam masyarakat lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk tanpa disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas biasanya lebih tinggi kemungkinannya untuk hidup d…
According to the 2015 intercensal population survey (SUPAS)1 almost 9 per cent of the population aged two and above have a moderate or severe disability, and the IFLS (2014) found that just over 10 per cent of the population aged 15 and above experience difficulties with basic activities of daily living. Furthermore, evidence shows that, throughout the life cycle, people with disabilities in In…
Indonesia continues to make considerable progress to increase the membership of its social insurance program especially for its wage recipients (pekerja penerima upah/PU) who are mostly formal sectors workers. Unfortunately, coverage for the non-wage recipients/pekerja bukan penerima upah/BPU who mostly work at the informal sector workers are still very low (about 2.4 million active members as …
Indonesia mencatat kemajuan pesat dalam meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya untuk pekerja penerima upah (PPU) yang biasanya adalah pekerja sektor formal. Sayangnya, kepesertaan pekerja bukan penerima upah (BPU) yang kebanyakan merupakan pekerja sektor informal, masih sangat rendah— baru sekitar 2,4 juta anggota aktif jika dibandingkan dengan 28 juta angg…
Indonesia continues to make considerable progress to increase the membership of its social insurance program especially for its wage recipients (pekerja penerima upah/PU) who are mostly formal sectors workers. Unfortunately, coverage for the non-wage recipients/pekerja bukan penerima upah/BPU who mostly work at the informal sector workers are still very low (about 2.4 million active members as …
In 2007 the Government of Indonesia launched the Program Keluarga Harapan (PKH), the first conditional cash transfer programme in Indonesia. The programme seeks to improve the quality of human capital by providing cash transfers conditional on households accessing specified health and education services. The PKH helps to reduce the burden of household/family expenditure for very poor households…
Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin (dam…