sebuah dokumen yang membahas berbagai masalah dan solusi terkait dengan kepesertaan dalam Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial dan memastikan bahwa lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat dari berbagai program sosial yang ada.
Laporan ini menyajikan ringkasan pelaksanaan uji coba transformasi digital untuk integrasi bantuan sosial nontunai pada tahun 2021. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi bantuan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital untuk sistem non-tunai.
Laporan ini membahas strategi dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana individu atau keluarga hidup dengan pendapatan yang sangat rendah, sering kali di bawah ambang batas kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Penanggulangan kemiskinan ekstrem memerlukan intervensi yang intensif dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang …
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk mempercepat upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja, prioritas, dan langkah-langkah yang harus diambil oleh berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk m…
Laporan ini memberikan gambaran mengenai penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan fokus pada situasi terkini, target pemerintah, dan program percepatan. Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional, dan memerlukan pendekatan terintegrasi untuk mencapai hasil yang signifikan.
Laporan ini membahas strategi nasional untuk inklusi keuangan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Inklusi keuangan merupakan komponen krusial dalam pembangunan ekonomi, yang memberikan akses kepada individu dan usaha kecil terhadap layanan keuangan formal, termasuk tabungan, kredit, dan asuransi, serta memungkinkan mereka untuk berpartisipasi sec…
Laporan ini membahas upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran APBN/APBD dalam mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan krusial dalam mendanai berbagai program sosial dan infrastruktur yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyar…
Laporan ini membahas strategi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran APBN/APBD dalam mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memainkan peran penting dalam mendanai berbagai program sosial dan infrastruktur yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan ma…
Laporan ini membahas upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran APBN/APBD dalam mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai alat utama dalam pendanaan berbagai program sosial dan infrastruktur yang bertujuan untuk memperbaiki kese…
Laporan ini mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran APBN/APBD dalam mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memainkan peran penting dalam pendanaan berbagai program sosial dan infrastruktur yang bertujuan memperbaiki kesejaht…