Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk mempercepat upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja, prioritas, dan langkah-langkah yang harus diambil oleh berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk m…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menetapkan kerangka kerja nasional yang komprehensif untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga…
Dokumen ini menyajikan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Buku II). Rencana kerja ini dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
Dokumen ini menyajikan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Buku II). Rencana kerja ini dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
Dokumen ini membahas serangkaian peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pelaksanaan program infrastruktur serta perumahan.
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan utama dari BSPS adalah untuk meningkatkan kualitas perumahan melalui dukungan finansial dan teknis bagi individu atau kelompok masyarakat dalam pembangunan atau renovasi rumah secara mandiri.
Dokumen ini membahas serangkaian peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, termasuk No. 1/PRT/M/2016 hingga No. 26/PRT/M/2016 serta Keputusan No. 522/KPTS/M/2016. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan implementasi program infrastruktur serta perumahan di Indonesia.
Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BSPS memberikan dukungan finansial dan teknis kepada masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah secara mandiri.
Dokumen ini membahas dua peraturan penting yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Nomor 21/PRT/M/2016 dan Nomor 26/PRT/M/2016. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.
Menyajikan panduan komprehensif mengenai implementasi peraturan pemerintah terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia. Buku ini dirancang untuk membantu para pejabat pemerintah, petugas informasi, dan pihak terkait lainnya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.