Laporan ini membahas "Strategi Nasional Keuangan Inklusif" yang dirancang untuk memperluas akses dan penggunaan layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala dalam inklusi keuangan, meningkatkan partisipasi sektor informal dalam sistem keuangan formal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
"Proceeding Diseminasi Buku Kedua Tahun 2010" adalah dokumen yang merangkum hasil dari acara diseminasi atau penyebarluasan informasi terkait dengan Buku Kedua yang diterbitkan pada tahun 2010. Acara ini biasanya melibatkan presentasi dan diskusi tentang isi buku, temuan utama, serta implikasi atau aplikasi dari materi yang dibahas. Proceedings ini mencakup paparan dari penulis, respon dari pes…
"Proceeding Workshop Naskah Akademik Revisi UU 33/2004 Tahun 2010" adalah dokumen yang merangkum hasil dari workshop tentang revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
ublikasi yang menyediakan ringkasan dan informasi komprehensif mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta indikator ekonomi utama untuk tahun 2018 di Indonesia. Buku saku ini dirancang untuk memberikan panduan praktis bagi pembaca dalam memahami kebijakan fiskal negara dan situasi ekonomi yang mempengaruhi perekonomian nasional.
"Media Keuangan Transparansi: Informasi Kebijakan Fiskal Vol. XII/No. 150, Maret 2020" adalah edisi majalah yang menyediakan informasi terkini mengenai kebijakan fiskal dan transparansi keuangan di Indonesia. Edisi ini menyoroti perkembangan terbaru dalam kebijakan fiskal, laporan keuangan pemerintah, serta upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan dasar hukum pembentukan dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang terpadu. UU ini mengatur pendirian BPJS sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab untuk mengelola program jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Modul ini ditujukan kepada rumah Modul ini ditujukan kepada rumah tangga miskin untuk memberikan pengetahuan dasar dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta merencanakan usaha.
Kebijakan yang paling efisien Kama mengatasi kemiskinan itu adalah melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Percepatan pertumbuhan ekonomiberperansebagai syarat dasar yang paling strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk menunjang hal itu, maka perlu adanya perbaikan terhadap akses pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Disisi lain,…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian tagihan atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Secara abstrak, peraturan ini menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tagihan atas APBN untuk memperoleh persetujuan penyelesaian tagihan tersebut.