Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang telah berjalan sejak 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) dan Program Beras Miskin (Raskin) secara bertahap mengalami transformasi menjadi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keua…
Sejak tahun 1998, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program perlindungan sosial dengan sasaran penduduk miskin, antara Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain. Namun, berdasarkan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009, hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program tersebut (Raskin, BLT, Jamkesmas). Hal ini…
Poverty and the Labour Market in Indonesia: Employment Trends across the Wealth Distribution', is among Indonesia's first papers on the relationship between poverty and the labour market. It provides a detailed analysis of employment indicators (labour force participation rates, hours worked, and type and sector of employment) for the period 2000-2012 across the entire wealth distribution, by l…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Instruks…
Kemiskinan adalah situasi yang berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi paket kebutuhan dasar, yang terdiri atas makanan dan non-makanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan sebagainya). Pengertian ini berimplikasi pada strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat untuk mendukun…
Upaya menanggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan perlu dilakukan secara sinergis, baik antara Kementerian/Lembaga (K/L) di pusat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun pemerintah dengan swasta/masyarakat. Salah satu upaya sinergi yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran K/L diarahkan pada permasalahan/isu pembangunan yang utama dan relevan di daerah.
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are critical for emerging economies like Indonesia but simultaneously challenging for policymakers looking to support their growth. Including micro firms, SMEs are responsible for more than 97 percent of total employment in Indonesia and represent 99 percent of all firms. The Indonesian government has tried to assist SMEs through programmes, such as sub…
The two decades from 1976 to 1996 were among the most impressive periods of development in Indonesia and became known for rapid poverty reduction. During this period, the poverty rate in Indonesia fell from about 40 to 11.7 percent. This downward trend ended when Indonesia was hit by the 1997–98 Asian financial crisis. From the beginning of the year 2000, however, the downward trend in povert…
Many Papuans are eligible for social assistance in the form of government-to-person (G2P) payments because the poverty levels in Papua and Papua Barat are among the highest in the country. However, disbursing these payments is difficult, costly and time-consuming. Recent developments in technology and regulatory environments in Indonesia mean that G2P payments could potentially be delivered usi…
Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019 menyajikan kerangka operasional dan prosedur untuk implementasi program bantuan pangan nontunai yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dokumen ini mencakup prinsip-prinsip dasar program, jenis-jenis bantuan yang tersedia, mekanisme distribusi, dan tata cara pendaftaran dan pemantauan peserta. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan a…