Laporan ini membahas "Pedoman Operasional Pelayanan Pendidikan - PKH Program Keluarga Harapan" yang diterbitkan pada tahun 2010. Pedoman ini dirancang untuk memberikan petunjuk praktis kepada institusi pendidikan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses pendidikan bagi keluarga miskin di Indonesia.
Laporan ini membahas "Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Layanan Pendidikan" yang diterbitkan pada tahun 2013. Pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan kepada lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan fokus pada peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung pencapaian tujuan program.
Laporan ini membahas "Pedoman Operasional Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan (PKH)" yang diterbitkan pada tahun 2013. Pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif dalam penggunaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen (SIM) yang mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan, sebuah inisiatif bantuan sosial pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarg…
Laporan ini berjudul "Difabilitas: Antara Mimpi dan Kenyataan" mengeksplorasi tantangan dan realitas yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas di Indonesia, serta bagaimana mimpi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik sering kali bertabrakan dengan kenyataan sehari-hari. Fokus laporan ini adalah pada kesenjangan antara idealisasi kebijakan dan implementasi di lapangan terkait h…
Laporan ini menguraikan "Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah" yang diterbitkan pada tahun 2009. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai pelaksanaan dan pengelolaan PKH di tingkat daerah, guna memastikan efektivitas dan konsistensi program bantuan sosial.
Laporan ini mengkaji kondisi kemiskinan di Kota Tanjungbalai menggunakan data yang diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT). Basis Data Terpadu adalah sistem informasi yang mengumpulkan dan mengelola data tentang rumah tangga miskin dan rentan untuk mendukung kebijakan dan program-program sosial pemerintah
Buku Panduan Fasilitator Kampanye Migrasi Aman dan Anti-Trafficking ini dirancang untuk memberikan panduan praktis kepada fasilitator dalam melaksanakan kampanye tentang migrasi aman dan pencegahan perdagangan manusia. Buku ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fasilitator dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan mendukung tindakan preventif terhadap praktik perdagangan manusia dan ma…
Laporan ini membahas "Strategi Nasional Keuangan Inklusif" yang dirancang untuk memperluas akses dan penggunaan layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala dalam inklusi keuangan, meningkatkan partisipasi sektor informal dalam sistem keuangan formal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Laporan ini mengulas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Nomor 166 Tahun 2014, Nomor 96 Tahun 2015, Nomor 7 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, yang semuanya berhubungan dengan kebijakan dan regulasi penting dalam administrasi pemerintahan dan pengelolaan program sosial.
Laporan ini merinci kegiatan pengiriman kartu Raskin pada tahap pertama di tahun 2012, mencakup wilayah Bali, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Jilid 18 dari laporan ini memberikan detail mengenai proses distribusi dan kendala yang dihadapi selama pengiriman.