Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan memerlukan konsep yang jelas, komprehensif, dan berkesinambungan. Selain itu, diperlukan penerapan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan (PPKK) dalam setiap kebijakan publik yang dengan jelas menegaskan pemihakan pada kepentingan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan rentan.
Dikotomi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi dapat menghasilkan kesenjangan kebijakan. Perlindungan yang kurang memadai terhadap buruh migran merupakan salah satu contoh dari dampak kesenjangan kebijakan tersebut. Edisi buletin SMERU ini mengangkat kompleksitas masalah pengelolaan buruh migran yang terungkap dari hasil studi Lembaga Penelitian SMERU tentang Dese…
Sudah lebih dari satu dekade sejak upaya-upaya untuk mengembangkan komunikasi yang baik dan dialog yang efektif antara peneliti dan pembuat kebijakan mulai dilakukan. Meski menghadapi banyak tantangan, upaya-upaya untuk mempertemukan penelitian dan kebijakan terus berlangsung tak kenal lelah selama bertahun-tahun. Bahkan upaya tersebut meraih dukungan yang kian besar. Ini dapat diamati dari men…
Meskipun pemerintah Indonesia telah berkomitmen secara internasional untuk mencapai target pendidikan dasar untuk semua pada tahun 2015, masih banyak persoalan seputar pendidikan selain persoalan akses terhadap pendidikan. Termasuk dalam isu-isu tersebut adalah persoalan kemerataan dan kualitas pendidikan. Untuk menyikapi masalah-masalah ini, perlu tersedia rekomendasi-rekomendasi berbasis bukt…
Buletin SMERU edisi ini mencermati efektivitas pengintegrasian pendekatan pemberdayaan perempuan ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus utama pada program-program perlindungan sosial.
Desentralisasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai kebijakan mengenai standar pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik menjadi lebih terukur. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan mengenai standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah diberikan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai kapasitas, pemenuhan …
Indonesia is gradually becoming an ageing society. According to Susenas 2019, the number of citizens 60 years of age or older or elderly people in Indonesia has reached 25.7 million people, or about 9.6 percent of the total population (BPS 2019). The number of elderly people is predicted to continue to rise–to around 10 percent in 2020 and 20 percent by 2040 (BPS 2018, quoted in TNP2K and MAH…
This paper draws on a rapid qualitative assessment of the impact of the financial crisis in Indonesia to generate hypotheses about the potential national impacts. We test these hypotheses using nationally representative labor force surveys from before and after the onset of the financial crisis. We find that Indonesia weathered the storm rather well: there is no evidence for increased school dr…
This paper analyzes the impact of violent conflict on economic activity using micro level data sources from Indonesia. The study compiled a panel dataset at the kabupaten level for the period 2002-2008, and attempted to disentangle the overall negative effect of violent conflict on economic growth into its sectoral components. We find substantial differences across sectors, with the most detrim…
Despite progress in poverty reduction during the last four decades, Indonesia is still plagued by a high rate of multidimensional poverty and deprivation. The 2009 monetary poverty rate of 14.15% is 5.95 percentage points higher than the government’s initial target, while, in other dimensions of poverty, Indonesia lags behind its neighbors. There are opportunities for accelerating poverty red…