Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menetapkan landasan hukum untuk pengelolaan energi nasional yang berkelanjutan dan efisien. UU ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi yang memadai, berkualitas, dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dokumen ini menyajikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU KIP sejak diundangkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menilai dampaknya terhadap transparansi dan akun…