An Evaluation of the Use of the Unified Database for Social Protection Progra…

The Unified Database for Social Protection Programmes (UDB) contains detailed socioeconomic and demographic information, as well as the names and addresses of the poorest 40 percent of the Indonesian population. Since 2012, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), which manages the UDB, has provided this data to over 500 local government institutions to facilitate th…

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wila…

Peraturan ini mengatur tentang sistem kode dan data wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia. Buku Induk ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kemudahan dalam pengelolaan data wilayah, yang penting untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dinamika Kelembagaan TKPK dan Model Advokasi Belanja Publik di Daerah

Penelitian ini mengkaji dinamika kelembagaan Tim Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian (TKPK) serta model advokasi dalam konteks belanja publik di daerah. Fokus utama penelitian adalah pada peran dan interaksi antara lembaga TKPK dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam mengawasi dan mengendalikan pengeluaran publik. Penelitian ini juga memperhatikan efektivitas model-model advokasi …

Laporan Lokakarya: Implementasi dan Koordinasi Strategi Nasional Keuangan Ink…

Workshop dibuka dengan pemaparan mengenai situasi terkini inklusi keuangan di Indonesia oleh Dr. Bambang Widianto, Deputi Wakil Presiden RI Bidang Pembangunan Manusia dan Kesetaraan sekaligus Sekretaris Eksekutif TNP2K. Empat pembicara internasional: John Owens (Senior Digital Financial Services Advisor untuk International Finance Corporation dan Asian Development Bank), Kennedy Komba (Head of …

Petunjuk Administrasi dan Prosedur Pelaporan oleh Pengawas Kimpraswil : Peker…

Petunjuk ini mencakup berbagai aspek, termasuk prosedur pengawasan lapangan, pelaporan kemajuan proyek, manajemen dokumentasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Reform On Village Funds Formulation

The Law No. 6 of 2014 about the Village brought fundamental changes in the management, arrangement and implementation of village governance. In village finances, the law governs the source of village income which can implicates the budget allocation for the village, both sourced from the central budget as well as the regional budget. Since the year 2015, the allocation of village funds increase…

Regional Inequality in Indonesia: Pre And Post Regional Autonomy Analysis

The era of reform in Indonesia was initially triggered by the monetary crisis that Indonesia experienced in June 1997, marked by the sharp decline in the value of the Rupiah, Indonesia’s national currency. In the year 1999, Law No. 22/1999 on Regional Autonomy and then Law No. 25/1999 on Fiscal Balance between the central and regional governments. Both of these laws would later serve as an â€â€¦

Panduan Kunjungan Lapangan untuk Pemantauan Pelayanan dan Program Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 93 Halaman

Judul Seri

Textbook dan Hasil Digiitalization

No. Panggil

351 TNP p

Pola Penggunaan Uang Tunai bagi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan

Sebagai program pemberian perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia, PKH dimaksudkan sebagai upaya memberikan perlindungan sosial kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) guna memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas SDM, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kualitas kesejahteraan hidup.

Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional …

Pelaksanaan PNPM Mandiri merupakan komitmen nasional sebagai wujud kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiriini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi ma…