Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha serta pelayanan publik lainnya. Pada tahun 2013, PTSP menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi untuk menyederhanakan proses administratif dan mengurangi birokrasi yang membelit.
Peraturan ini mengatur standar pelayanan informasi publik yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga publik di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat.
Peraturan ini memberikan pedoman untuk penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 di seluruh daerah di Indonesia. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat daerah dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Peraturan ini mengatur pedoman untuk pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, serta memastikan efektivitas dan efisiensi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingk…
Peraturan ini menetapkan kewajiban pembubuhan label tanda hemat energi pada lampu swabalast yang diproduksi, diimpor, dan diperdagangkan di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai efisiensi energi dari lampu swabalast, sehingga mendorong penggunaan produk yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menetapkan pedoman dan regulasi yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan mengoptimalkan penggunaan energi serta sumber daya mineral di Indonesia. Peraturan ini dirancang untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan mempromosikan efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya mineral yang bertanggung jawab, se…
Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan sosial yang terpadu dan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Tujuan utama dari peraturan ini adalah mengintegrasikan berbagai layanan sosial agar lebih efektif dan efisien, serta memberdayakan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera.
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk penyelenggaraan pelayanan sosial yang terpadu dan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Tujuan utama dari peraturan ini adalah mengintegrasikan berbagai layanan sosial agar lebih efektif dan efisien, serta memberdayakan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera.
Dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat. Penggunaan energi yang tidak efisien dapat menyebabkan krisis energi di masa depan.
What if a popular data set that has generated a long stream of literature has been misunderstood and has led to misleading inferences? In this paper, we use the case of household expenditure in the Indonesian National Socio-Economic Survey data, SUSENAS, which started over 50 years ago. Appropriate use of SUSENAS for policy analysis requires an understanding that the expenditure variable in SUS…