Ditapis dengan
Penilaian Landasan Perlindungan Sosial Berdasarkan Dialog Nasional di Indones…
berfokus pada penilaian terhadap landasan perlindungan sosial berdasarkan hasil dari Dialog Nasional di Indonesia. Dialog ini merupakan langkah penting menuju landasan perlindungan sosial yang kokoh di Indonesia. Dalam abstrak ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana dialog nasional telah mempengaruhi pembentukan landasan perlindungan sosial di Indonesia, serta relevansinya dalam konteks perlind…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 9789220270080
- Deskripsi Fisik
- 82 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 354.9211 INT p
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2013
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha serta pelayanan publik lainnya. Pada tahun 2013, PTSP menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi untuk menyederhanakan proses administratif dan mengurangi birokrasi yang membelit.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 15 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 353.1 KEM p
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informa…
Peraturan ini mengatur standar pelayanan informasi publik yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga publik di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 102 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 352.34 KOM u
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang…
Peraturan ini memberikan pedoman untuk penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 di seluruh daerah di Indonesia. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat daerah dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 28 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 354.6409598 KEM p
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang…
Peraturan ini mengatur pedoman untuk pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, serta memastikan efektivitas dan efisiensi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingk…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 23 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 362.5 DEP p
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 6 Tah…
Peraturan ini menetapkan kewajiban pembubuhan label tanda hemat energi pada lampu swabalast yang diproduksi, diimpor, dan diperdagangkan di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai efisiensi energi dari lampu swabalast, sehingga mendorong penggunaan produk yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 20 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 354.4 DIR p
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1…
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menetapkan pedoman dan regulasi yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan mengoptimalkan penggunaan energi serta sumber daya mineral di Indonesia. Peraturan ini dirancang untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan mempromosikan efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya mineral yang bertanggung jawab, se…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 12 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 354.4 DIR p
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20…
Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan sosial yang terpadu dan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Tujuan utama dari peraturan ini adalah mengintegrasikan berbagai layanan sosial agar lebih efektif dan efisien, serta memberdayakan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 184 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 354.3 KEM p
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 50/HUK/2013 Tentang Pedom…
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk penyelenggaraan pelayanan sosial yang terpadu dan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Tujuan utama dari peraturan ini adalah mengintegrasikan berbagai layanan sosial agar lebih efektif dan efisien, serta memberdayakan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 132 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 353.5 KEM p
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi …
Dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat. Penggunaan energi yang tidak efisien dapat menyebabkan krisis energi di masa depan.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 28 halaman
- Judul Seri
- Textbook
- No. Panggil
- 354.4 DIR p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah