Laporan ini menyajikan analisis mengenai strategi nasional penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus pada peran negara donor, perusahaan multinasional (MNCs), dan lembaga internasional. Dalam konteks ini, laporan ini mengevaluasi efektivitas kolaborasi antara berbagai aktor dalam upaya mengatasi kemiskinan.
Dokumen ini memberikan petunjuk teknis mengenai pengelolaan keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Petunjuk ini dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan LKM.
Dokumen ini membahas peran Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam penjaminan kredit usaha rakyat (KUR). Program ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dokumen ini membahas peran penting kebijakan sosial dalam memerangi kemiskinan anak dan mempromosikan pembangunan sosial. Dengan pendekatan transformatif, kebijakan ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan perubahan jangka panjang yang memberdayakan anak-anak dan keluarga mereka.
Dokumen ini membahas serangkaian peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pelaksanaan program infrastruktur serta perumahan.
Peraturan ini mengatur tentang sistem kode dan data wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia. Buku Induk ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kemudahan dalam pengelolaan data wilayah, yang penting untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan utama dari BSPS adalah untuk meningkatkan kualitas perumahan melalui dukungan finansial dan teknis bagi individu atau kelompok masyarakat dalam pembangunan atau renovasi rumah secara mandiri.
Dokumen ini membahas serangkaian peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, termasuk No. 1/PRT/M/2016 hingga No. 26/PRT/M/2016 serta Keputusan No. 522/KPTS/M/2016. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan implementasi program infrastruktur serta perumahan di Indonesia.
Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BSPS memberikan dukungan finansial dan teknis kepada masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah secara mandiri.
Dokumen ini membahas dua peraturan penting yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Nomor 21/PRT/M/2016 dan Nomor 26/PRT/M/2016. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.