This report examines the regulatory framework and supervision of microfinance institutions (MFIs), focusing on key challenges and advancements. It provides an overview of the evolving regulatory landscape globally, highlighting the diverse regulatory approaches adopted by different countries to ensure the stability and inclusivity of microfinance sectors.
This report analyzes the trends in poverty and inequality in Indonesia during its decentralization era. It explores how the decentralization policies implemented in the early 2000s have influenced socioeconomic disparities across different regions. The study utilizes comprehensive data from various sources to examine the changes in poverty rates and income distribution, highlighting both succes…
Laporan ini memberikan ulasan mendalam mengenai pemberitaan surat kabar di Indonesia yang terkait dengan isu-isu gender, kesehatan, dan lingkungan. Dalam analisis ini, berbagai artikel dari surat kabar terkemuka di Indonesia diulas untuk mengidentifikasi pola pemberitaan, frekuensi, dan perspektif yang diangkat terkait ketiga isu tersebut.
Laporan ini membahas uji coba alternatif pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) melalui mekanisme Unit Pelayanan Layanan Keuangan (UPLK) atau branchless banking, sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. PKH merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menetapkan landasan hukum untuk pengelolaan energi nasional yang berkelanjutan dan efisien. UU ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi yang memadai, berkualitas, dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan dasar hukum pembentukan dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang terpadu. UU ini mengatur pendirian BPJS sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab untuk mengelola program jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Laporan "Updating Data Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 2013" bertujuan untuk memberikan gambaran terkini tentang kondisi kemiskinan di wilayah perdesaan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Data yang diperbarui dalam laporan ini mencakup indikator ekonomi, sosial, dan demografi yang relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Melalui analisis mendalam,…
Drawing on the substitution axiom formulated by Basu and Van (1998) this study examines the nature of relationship between parental income and child labor supply in Indonesia. To estimate such relationship, we are benefited by panel data from the last two waves of Indonesia Family Life Survey (2007 and 2014). We tackle the potential endogeneity in parental income by controlling for parental fix…
Subsidi energi baik listrik, BBM maupun LPG, merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pada pasal 3 Undang-Undang (UU) tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan dari pengelolaan energi adalah untuk tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/ atau …