Buku ini mengulas perjalanan panjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Melalui analisis mendalam, buku ini menyoroti sejarah, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi oleh BPJS dalam menyelenggarakan berbagai program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial lainnya. Pembaca akan diperke…
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah dengan meluncurkan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup lanjut usia terlantar sehingga mereka dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
Hak setiap orang atas jaminan sosial merupakan salah satu mandat dari UUD 1945 dan sejak tahun 1960-an pemerintah telah mengembangkan sistem jaminan sosial, yang dimulai bagi pegawai negeri, TNI, dan POLRI. Kemudian melalui UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pemerintah berupaya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ke pegawai swasta atau pekerja di sektor formal. Sala…
Indonesia continues to make considerable progress to increase the membership of its social insurance program especially for its wage recipients (pekerja penerima upah/PU) who are mostly formal sectors workers. Unfortunately, coverage for the non-wage recipients/pekerja bukan penerima upah/BPU who mostly work at the informal sector workers are still very low (about 2.4 million active members as …
Indonesia continues to make considerable progress to increase the membership of its social insurance program especially for its wage recipients (pekerja penerima upah/PU) who are mostly formal sectors workers. Unfortunately, coverage for the non-wage recipients/pekerja bukan penerima upah/BPU who mostly work at the informal sector workers are still very low (about 2.4 million active members as …
The right of every person to social security is a mandate of the 1945 Constitution and, since the 1960s the GoI has embarked on developing a social security system. Initial coverage extended to civil servants, members of the military, and police. Through enactment of Law No. 3/1992 on Social Insurance for Employment, the government later sought to expand coverage of social security to privat…
Indonesia mencatat kemajuan pesat dalam meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya untuk pekerja penerima upah (PPU) yang biasanya adalah pekerja sektor formal. Sayangnya, kepesertaan pekerja bukan penerima upah (BPU) yang kebanyakan merupakan pekerja sektor informal, masih sangat rendah— baru sekitar 2,4 juta anggota aktif jika dibandingkan dengan 28 juta angg…
Launched in 2014, the government of Indonesia’s national health insurance scheme, Jaminan Kesehatan Nasional, or JKN, aims to ensure access to healthcare, especially for the poor and the near-poor (defined as the bottom 40%). The growing private healthcare sector in Indonesia is well-positioned to respond to the increased demand that will ensue from the government’s ambitious plans to ac…