"A Review on Labour Market Information/Decent Work Indicators in Indonesia" provides a comprehensive analysis of the labour market information and decent work indicators available in Indonesia. Through a detailed examination of existing data sources, survey methodologies, and statistical frameworks, the book offers insights into the strengths, limitations, and gaps in the measurement of key lab…
Menyajikan panduan komprehensif mengenai implementasi peraturan pemerintah terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia. Buku ini dirancang untuk membantu para pejabat pemerintah, petugas informasi, dan pihak terkait lainnya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peraturan ini mengatur standar pelayanan informasi publik yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga publik di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat.
Can governments improve aid programs by providing information to beneficiaries? In our model, information can change how much aid citizens receive as they bargain with local officials who implement national programs. In a large-scale field experiment, we test whether mailing cards with program information to beneficiaries increases their subsidy from a subsidized rice program. Beneficiaries rec…
Hak moral merupakan aspek penting dalam perlindungan hak cipta yang memastikan penghargaan terhadap karya seni dan kebudayaan serta kehormatan pencipta. Di Indonesia, perlindungan hak moral dalam konteks hak cipta diatur oleh berbagai peraturan yang menetapkan hak-hak yang tak terpisahkan dari hak cipta itu sendiri.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU KIP sejak diundangkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menilai dampaknya terhadap transparansi dan akun…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU KIP sejak diundangkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menilai dampaknya terhadap transparansi dan akun…
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur mengenai prosedur dan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh lembaga pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Secara abstrak, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap lembaga untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Keterbuk…
Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) adalah sebuah platform atau sistem informasi yang dikembangkan untuk mengelola dan mengorganisasi data serta informasi terkait dengan administrasi dan pembangunan di tingkat desa dan kawasan di Indonesia.
Memberikan panduan tentang implementasi dan pengelolaan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) di Indonesia. Pedoman ini dirancang untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengelola sistem informasi yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan data di tingkat desa dan kawasan.