Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Instruks…
Kemiskinan adalah situasi yang berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi paket kebutuhan dasar, yang terdiri atas makanan dan non-makanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan sebagainya). Pengertian ini berimplikasi pada strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat untuk mendukun…
Upaya menanggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan perlu dilakukan secara sinergis, baik antara Kementerian/Lembaga (K/L) di pusat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun pemerintah dengan swasta/masyarakat. Salah satu upaya sinergi yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran K/L diarahkan pada permasalahan/isu pembangunan yang utama dan relevan di daerah.
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are critical for emerging economies like Indonesia but simultaneously challenging for policymakers looking to support their growth. Including micro firms, SMEs are responsible for more than 97 percent of total employment in Indonesia and represent 99 percent of all firms. The Indonesian government has tried to assist SMEs through programmes, such as sub…
The two decades from 1976 to 1996 were among the most impressive periods of development in Indonesia and became known for rapid poverty reduction. During this period, the poverty rate in Indonesia fell from about 40 to 11.7 percent. This downward trend ended when Indonesia was hit by the 1997–98 Asian financial crisis. From the beginning of the year 2000, however, the downward trend in povert…
Many Papuans are eligible for social assistance in the form of government-to-person (G2P) payments because the poverty levels in Papua and Papua Barat are among the highest in the country. However, disbursing these payments is difficult, costly and time-consuming. Recent developments in technology and regulatory environments in Indonesia mean that G2P payments could potentially be delivered usi…
Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019 menyajikan kerangka operasional dan prosedur untuk implementasi program bantuan pangan nontunai yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dokumen ini mencakup prinsip-prinsip dasar program, jenis-jenis bantuan yang tersedia, mekanisme distribusi, dan tata cara pendaftaran dan pemantauan peserta. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan a…
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Hal ini disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Dari…
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) telah memberikan dukungan signifikan terhadap implementasi PKH selama beberapa tahun terakhir. Abstrak ini merangkum has…
Buku Saku Pendamping dirancang sebagai panduan praktis untuk para pendamping dalam menjalankan tugas mereka mendampingi berbagai program dan kegiatan di lapangan. Buku ini menyediakan informasi penting dan instruksi yang jelas untuk membantu pendamping memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.