Dalam rangka mengantisipasi dampak dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait menerbitkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, terutama rumah tangga miskin dan rentan. Program-program tersebut bertujuan untuk…
Indonesia is gradually becoming an ageing society. According to Susenas 2019, the number of citizens 60 years of age or older or elderly people in Indonesia has reached 25.7 million people, or about 9.6 percent of the total population (BPS 2019). The number of elderly people is predicted to continue to rise–to around 10 percent in 2020 and 20 percent by 2040 (BPS 2018, quoted in TNP2K and MAH…
Penduduk lanjut usia (lansia) seringkali menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial yang adekuat. Namun, keterjangkauan program perlindungan sosial bagi lansia masih menjadi isu yang signifikan di banyak negara.
Laporan Akhir ini merupakan rangkaian laporan-laporan dari kajian Keberlanjutan Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga terkait dengan Program Bantuan Siswa Miskin mencakup Profil Penerima, Cara Penentuan Penerima, dan Waktu Penerimaan serta Penggunaan Bantuan Siswa Miskin. Laporan ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, hasil yang diharapkan, dasar hukum, pengertian mendasar,…
Program/kegiatan "Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Percepatan 2011" merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam menangani masalah kemiskinan serta meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Program ini mungkin mencakup berbagai kegiatan, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, pemberian …
Kebijakan APBN 2013 masih memberikan alokasi yang cukup besar terhadap subsidi energi, seperti BBM. SekitarRp. 193,8 Triliun atau 11.5% dialokasikan untuk subsidi BBM pada APBN 2013. Subsidi tersebut sebagian besar dinikmati oleh 20% orang terkaya di Indonesia. Sebaliknya, hanya sekitar2% dari APBN_ yang dianggarkan untuk Program Bantuan Sosial berbasis Rumah Tangga seperti Raskin, BSM, PKH, da…
Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam memenuhi target program Wajib Belajar 12 tahun selama satu dekade terakhir. Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) meningkat masing-masing dari 81,1 persen pada 2009 menjadi 90,6 persen pada 2019, dan dari 62,4 persen pada 2009 menjadi 84 persen pada 2019 (Susenas 2009, 2019…
Menjadi tua di Indonesia merupakan tahapan kehidupan yang berisiko. Seiring menurunnya kemampuan kerja penduduk lanjut usia (lansia) akibat usia tua ataupun disabilitas, mereka semakin rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya berkontribusi kepada masyarakat Indonesia, banyak penduduk lansia, khususnya perempuan …
Individu penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi risiko finansial yang cukup signifikan. Sekitar 9% penduduk Indonesia mengalami disabilitas sedang dan berat yang menyebabkan beban biaya tambahan untuk berpartisipasi dalam masyarakat lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk tanpa disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas biasanya lebih tinggi kemungkinannya untuk hidup d…
Hak setiap orang atas jaminan sosial merupakan salah satu mandat dari UUD 1945 dan sejak tahun 1960-an pemerintah telah mengembangkan sistem jaminan sosial, yang dimulai bagi pegawai negeri, TNI, dan POLRI. Kemudian melalui UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pemerintah berupaya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ke pegawai swasta atau pekerja di sektor formal. Sala…