Laporan ini menggambarkan perkembangan kondisi kemiskinan dan kesejahteraan rakyat di masing-masing provinsi. Laporan ini disusun oleh Tim Nasional. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerjasama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan TNP2K dan TKPK Provinsi dapat lebih meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun kebijak…
Di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes menempati urutan ketiga terbesar setelah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2017, tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kabupaten Brebes sebesar 19,14%. Meskipun demikian, angka tersebut sudah merupakan pencapaian penurunan paling baik dalam 8 tahun terakhir. Dilihat dari sisi perkembanga…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah kota, dan alokasi belanja publik memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dan pengeluaran publik memainkan peran penting dalam upaya penanggulangannya
Pasaman Barat adalah salah satu daerah dengan persentase maupun jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 7,26% dengan jumlah penduduk miskin 30.840 jiwa. Angka ini menempati urutan ke-8 terbesar dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dilihat dari sisi perkembangannya dari tahun 2010 hingga 2017, pada tahun 2015 ter…
Bahan Paparan ini mengulas kinerja penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional serta pendekatan penargetan yang berfokus pada wilayah. Dari analisis mendalam tentang keberhasilan dan tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara nasional hingga penekanan pada strategi penargetan yang memperhitungkan perbedaan kondisi di setiap wilayah, pembaca akan disajikan dengan wawasan yang luas. …
Peraturan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mempercepat pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, serta memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi isu kemiskinan.
Dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibentuk suatu Kelompok Kerja Satu (Pokja I) — Unifikasi Data. Pokja | ditugaskan untuk mengkaji kebijakan membangun Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan Sosial (BDT-PBS), yaitu basis data yang menjaring sekian persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan/atau rentan secara nasional. Basis data ini dim…
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, telah disebutkan bahwa Basis Data Terpadu (BDT) adalah data terpadu yang digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik yang menggunakan APBN maupun APBD. Sebagai dasa…
Keputusan ini mengatur penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi fokus dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan terintegrasi pada tahun 2023. Keputusan ini bertujuan untuk mengarahkan sumber daya dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah stunting dengan memfokuskan intervensi di wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas.