Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memformulasikan inisiatif daerah yang efektif dalam menyiasati kemiskinan, dengan menekankan pada keberpihakan kepada masyarakat miskin. Studi ini mengeksplorasi berbagai strategi dan program yang telah diterapkan di berbagai daerah, serta menilai dampak dari inisiatif tersebut terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai adalah sebuah kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Instruk…
Dokumen ini adalah panduan untuk penargetan program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah, dengan fokus pada upaya khusus untuk menurunkan tingkat kemiskinan di daerah-daerah tertentu. Panduan ini bertujuan untuk menyediakan strategi dan metodologi yang efektif dalam merancang dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan spesifik…
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang tercermin dari naiknya tingkat pendapatan masyarakat. Pada saat yang sama, fenomena tingginya inflasi yang tercermin dari tingginya tingkat harga komoditas sebagai representasi pengeluaran rumah tangga akan semakin menambah beban hidup rumah tangga. Kombinasidiantara keduanya sangat mempengaruhi kemampuan daya bel…
Laporan ini menyajikan hasil pemantauan tahap pertama pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk tahun anggaran 2017, yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017. BPNT adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi keluarga miskin melalui pemberian bantuan nontunai, seperti kartu elektronik atau voucher, yang dapat ditukarkan dengan barang pangan…
Laporan ini menyajikan hasil pemantauan tahap kedua pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk tahun anggaran 2017, khususnya periode Oktober-November 2017. BPNT adalah program pemerintah yang menyediakan bantuan pangan kepada keluarga miskin melalui mekanisme nontunai, seperti voucher atau kartu elektronik, yang dapat digunakan untuk membeli barang pangan di pengecer yang ditunjuk.
Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persiapan yang dilakukan dalam perluasan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2018 di 18 kabupaten yang mengalami keterlambatan pelaksanaan. BPNT adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi keluarga miskin melalui distribusi bantuan dalam bentuk voucher atau kartu elektronik, yang dapat ditukarkan d…