Situasi penanggulangan kemiskinan di awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Il pada tahun 2009 dihadapkan pada beberapa tantangan: (i) melambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan, (ii) permasalahan kerentanan kemiskinan, (iii) meningkatnya kesenjangan pendapatan, dan (iv) program-program penanggulangan kemiskinan yang tidak terkoordinasi dengan baik, khususnya_ karena menggunakan basis d…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhandasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnyamasyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, maka negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi se…
Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program-program klasteri seperti Raskin (Beras Sejahtera) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sangatlah penting untuk menjamin efektivitas dan dampak positif dari program tersebut. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dinas sosial, dinas pendidikan, serta pihak terkait lainnya, …
Setelah hampir lima tahun sejak dimulainya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, persoalan kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan dengan menyediakan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian. Bahkan pemberian bantuan langsung tunai juga telah ditempu…
BUKU Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah ini ditujukan untuk para pelaksana Program Keluarga Harapan di Daerah (Kementerian Negara, yaitu: Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, dan Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan). Disamping menyajikan informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh setiap pelaksana PKH di Pusat…
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia(SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.
INPRES No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan telah menetapkan Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran. program Pro Rakyat melalui tiga klaster Program Penanggulangan Kemiskinan, yaitu: (I) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga; (II) Program * Penanggulangan. Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; (Hl), Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P…
Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.
The Poverty Reduction Support Facility (PRSF, “the Facility”) is designed in response to the Vice President's reguest for Australia to provide support for The National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K). TNP2K was established through the Presidential Regulation Perpres No. 15/2010 on Accelerating Poverty Reduction to lead the coordination and oversight of all poverty reduction …
Penanggulangan kemiskinan secara konstitusional merupakan perwujudan salah satu tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam pembangunan nasional.