Informasi yang memadai dan akurat tentang kecukupan konsumsi energi dan zat gizi makro di tingkat kabupaten/ kota dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan gizi dan kekerdilan (stunting). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan sis…
Informasi yang memadai dan akurat tentang kecukupan konsumsi energi dan zat gizi makro di tingkat kabupaten/ kota dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan gizi dan kekerdilan (stunting). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan sis…
While a small percentage of Indonesians are chronically poor, poverty in Indonesia is largely a transient phenomenon. The number of transient poor–those moving in and out of poverty–was estimated at 17.92 percent of the population or 44.2 million people in 2013
Intervensi kemiskinan ekstrem tahap I di akhir tahun 2021 melalui top-up kartu sembako dan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) masih dinilai kurang optimal. Hasil SEPBS di 35 kabupaten/kota prioritas yang dilakukan oleh BPS pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan masih diterima oleh keluarga dari seluruh kelompok pengeluaran (desil 1-10). Kondisi ini menga…
Development indicators operate very dynamically in line with the government’s program and policy response. The government, therefore, needs an estimate of the poverty rate for a specific period in line with the development of its constituent indicators. The rate is required by the government to ensure the implemented policy can achieve the target according to the plan. Given the available ind…
One aspect of Indonesia’s health profile that still needs improvement is stunting. In 2018 Indonesia had one of the highest prevalence rates for stunting in the world at 30.8 percent. To achieve the National Medium-Term Development Plan 2015-2019 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara: RPJMN) target of a 28 percent stunting rate, in 2018 the government set priority areas for stunting pre…
To succeed in implementing programs to reduce the number of stunted children, accurate and timely data and information are required to serve as the basis for target and goal setting. The use of Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar: Basic Health Research) is highly important to generate indicators on the Indonesian people’s health status and monitor the success of various government programs in th…
Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Ukuran kemiskinan yang banyak digunakan di negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Garis tersebut didasarkan pada pengeluaran atau pendapatan minimum untuk memperoleh: (i) sejumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan ka…
Poverty is essentially the inability to meet certain basic needs such as food, clothing, and shelter. The measurement of poverty commonly used in developing countries is absolute poverty, which compares household income or expenditures and the poverty line. The line is based upon the minimum expenditures or income needed to obtain: (i) a quantity of food to fulfill certain calorie needs; and (i…
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Khusus keuangan desa, UU tersebut mengatur sumber pendapatan desa yang dapat berimplikasi pada alokasi anggaran khusus bagi desa, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sejak tahun 2015, alok…