Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji instrumen pengukuran keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. KUBE merupakan model pengorganisasian ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat dengan memanfaatkan potensi bersama dan kerja sama dalam usaha produktif.
Unit Pelayanan Sosial Keliling merupakan sarana pelayanan sosial yang bergerak untuk menjangkau lokasi Penyandang Disabilitas atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sampai ketingkat desa/Kelurahan agar dapat memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya dan mencarikan solusi terbaik melalui layanan konsultasi, pemeriksaan kesehata…
Pedoman Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera dibuat sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan akses keuangan bagi kelompok usaha kecil dan mikro di Indonesia. Kelompok usaha bersama (KUB) atau sering disebut kelompok usaha bersama sejahtera (KUBS) merupakan inisiatif untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan cara mengorganisir mereka dalam …
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Petunjuk Teknis (Juknis) BSM SMA Tahun 2013 memberikan panduan detail mengenai implementasi dan pengelolaan program ini, sehingga memastikan efektivitas dan transparansi dala…
Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa terkendala masalah biaya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di kalangan siswa SMA.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan gambaran tentang kebijakan dan struktur koordinasi yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 memberikan gambaran tentang regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2010. Peraturan ini mengatur tentang beberapa aspek dalam pengelolaan keuangan negara yang mencakup berbagai bidang seperti perpajakan, kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan pemerintah, atau hal-hal terkait lainnya.
Perluasan Wilayah Program Bantuan Pangan Nontunai 2018 memberikan gambaran tentang evaluasi dan hasil dari uji coba perluasan wilayah Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun 2018. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pangan melalui bantuan non-tunai berupa kartu atau voucher.
Laporan ini menyajikan profil lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Indonesia untuk tahun 2013. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, tantangan, dan upaya pemberdayaan yang dilakukan di berbagai lokasi KAT, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian komunitas-komunitas tersebut.
Abstrak Pedoman Umum PNPM Pusaka adalah dokumen panduan yang menyajikan kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PNPM Pusaka) di Indonesia.