Reform On Village Funds Formulation

The Law No. 6 of 2014 about the Village brought fundamental changes in the management, arrangement and implementation of village governance. In village finances, the law governs the source of village income which can implicates the budget allocation for the village, both sourced from the central budget as well as the regional budget. Since the year 2015, the allocation of village funds increase…

Regional Inequality in Indonesia: Pre And Post Regional Autonomy Analysis

The era of reform in Indonesia was initially triggered by the monetary crisis that Indonesia experienced in June 1997, marked by the sharp decline in the value of the Rupiah, Indonesia’s national currency. In the year 1999, Law No. 22/1999 on Regional Autonomy and then Law No. 25/1999 on Fiscal Balance between the central and regional governments. Both of these laws would later serve as an â€â€¦

Panduan Kunjungan Lapangan untuk Pemantauan Pelayanan dan Program Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 93 Halaman

Judul Seri

Textbook dan Hasil Digiitalization

No. Panggil

351 TNP p

Jurnal Ombedsman Daerah ; pelayanan berkualitas hak warga negara Edisi 8

Berikut adalah contoh abstrak untuk Jurnal Ombudsman Daerah edisi ke-8 dengan tema "Pelayanan Berkualitas Hak Warga Negara": Abstrak Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak fundamental setiap warga negara dan merupakan indikator utama kinerja pemerintahan yang baik. Jurnal Ombudsman Daerah edisi ke-8 ini mengkaji berbagai aspek pelayanan publik di Indonesia, dengan fokus pada impl…

Jurnal Ombedsman Daerah ; pelayanan berkualitas hak warga negara Edisi 9

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 9 membahas pentingnya pelayanan berkualitas sebagai hak warga negara di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik yang berkualitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Artikel-artikel dalam jurnal ini menyajikan analisis mendalam tentang berbagai aspek terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pe…

Jurnal Ombedsman Daerah ; pelayanan berkualitas hak warga negara Edisi 10

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 10 bertujuan untuk mengulas tentang pelayanan berkualitas sebagai hak warga negara di Indonesia. Dalam era modern ini, pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Artikel-artikel dalam jurnal ini membahas berbagai aspek terkait pelayanan publik, termasuk…

Foke atau Jokowi? : Menguji Keberimbangan Media dalam Pemilihan Gubernur Jaka…

Pemilihan Gubernur Jakarta 2012 lalu merupakan momentum paling tepat bagi kita untuk melihat keberimbangan media. Bagaimana tidak, proses demokrasi lokal ini sangat kompetitif, melibatkan hingga enam pasangan calon, dan diikuti oleh dua calon independen non-partai. Selama proses ini berlangsung media menjadi pihak yang paling strategis bagi setiap kandidat untuk menjadi vote getter maupun sebag…

Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional …

Pelaksanaan PNPM Mandiri merupakan komitmen nasional sebagai wujud kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiriini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi ma…

Ringkasan Kebijakan Mekanisme Integrasi Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah…

The most optimal implementation target is equal to the Village Fund formulation that upholds the principles of equality and fairness. It is, therefore, necessary to develop a composite index prior to the distribution of allocations during fiscal year 2019. The composite index should also reflect the region’s condition, as is the case with the Village Fund with the development of the IKG. This…

Penyesuaian Formula Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Khusus keuangan desa, UU tersebut mengatur sumber pendapatan desa yang dapat berimplikasi pada alokasi anggaran khusus bagi desa, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sejak tahun 2015, alok…