BaKTI Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

10 halaman

Judul Seri

Textbook

No. Panggil

051 BAK b

Draft ke - 2.0 : Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (S…

Draft ke-2.0 dari "Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa)" menyediakan pedoman awal untuk pengelolaan dan implementasi sistem informasi di tingkat desa dan kawasan. SIDeKa dirancang untuk memperbaiki pengelolaan data dan informasi, mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Draft ke - 2.1 : Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (S…

Draft ke-2.1 dari "Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa)" memberikan panduan awal yang komprehensif untuk pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa dan Kawasan. SIDeKa bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan data dan informasi di tingkat desa dan kawasan, mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih efisien, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Draft ke - 2.2 : Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (S…

Draft ke-2.2 dari "Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa)" adalah panduan komprehensif untuk implementasi dan manajemen sistem informasi yang ditujukan untuk desa dan kawasan di Indonesia. SIDeKa dirancang untuk meningkatkan pengelolaan data, mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data, dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Draft ke - 2.4 : Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (S…

Draft ke-2.4 dari "Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa)" merupakan pembaruan yang memberikan panduan komprehensif untuk pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi di tingkat desa dan kawasan. SIDeKa bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, memperkuat perencanaan pembangunan, dan memperbaiki layanan publik melalui integrasi dan penggunaan data yang lebih efektif.

Draft ke - 2.3 : Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (S…

menyediakan pedoman rinci untuk implementasi dan pengelolaan sistem informasi desa dan kawasan di Indonesia. Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data dan informasi di tingkat desa dan kawasan, mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data, dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Road Map / Peta Jalan Implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Pelaksana…

"Road Map / Peta Jalan Implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Pelaksanaan PP No.43, PP No.60 dan Permen Pendukung)" adalah dokumen strategis yang dirancang untuk memandu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dan peraturan menteri terkait. Dokume…

Skenario Pendampingan SIDeKa : Sistem Informasi Desa dan Kawasan dalam Implem…

"Skenario Pendampingan SIDeKa: Sistem Informasi Desa dan Kawasan dalam Implementasi UU Desa (Pembekalan bagi Pandu Desa)" merupakan dokumen yang memaparkan strategi dan langkah-langkah pendampingan untuk mengoptimalkan penggunaan SIDeKa dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa. SIDeKa adalah alat penting yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelol…

UDB TNP2K IT White Paper Documentation

Dokumen ini adalah merupakan gambaran menyeluruh dari system Data Center di UDB sejak pertama kali dibangun di tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Dokumen ini termasuk didalamnya mencakup penjabaran Teknologi yang dimiliki oleh UDB dan juga menyediakan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas dari Data Center UDB bila diperlukan. Laporan yang tercakup didalam dokumen ini meliputi antara lain li…

Modul Inovasi Pemanfaatan Informasi Kondisi Desa Untuk Perbaikan Layanan Dasar

Mengacu kepada karakteristik kemiskinan di Indonesia yang multidimensional, maka penanganan terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih komperhensif dan dilakukan secara lebih yang sistematik, terpadu dan menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah serta semua pemangku kepentingan lainnya. Upaya-upaya tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban dan meningkatkan …