The Law No. 6 of 2014 about the Village brought fundamental changes in the management, arrangement and implementation of village governance. In village finances, the law governs the source of village income which can implicates the budget allocation for the village, both sourced from the central budget as well as the regional budget. Since the year 2015, the allocation of village funds increase…
Pelaksanaan PNPM Mandiri merupakan komitmen nasional sebagai wujud kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiriini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi ma…
The most optimal implementation target is equal to the Village Fund formulation that upholds the principles of equality and fairness. It is, therefore, necessary to develop a composite index prior to the distribution of allocations during fiscal year 2019. The composite index should also reflect the region’s condition, as is the case with the Village Fund with the development of the IKG. This…
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Khusus keuangan desa, UU tersebut mengatur sumber pendapatan desa yang dapat berimplikasi pada alokasi anggaran khusus bagi desa, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sejak tahun 2015, alok…
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Khusus keuangan desa, UU tersebut mengatur sumber pendapatan desa yang dapat berimplikasi pada alokasi anggaran khusus bagi desa, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sejak tahun 2015, alok…