Understanding Poverty from the Perspective of People Living in Poverty: Indon…

This study was funded through the Reality Check Approach Plus (RCA+) project support provided by the Department of Foreign Affairs and Trade, Government of Australia. It was commissioned by the Monitoring and Evaluation working group of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction. The study aimed to gather people’s perspectives regarding the uptake and experiences of two of th…

Improving Village Fiscal Productivity and Capacity to Accelerate Village Deve…

The Village Law provides two fundamental institutional arrangement to support village development: (i) the autonomy to manage their own development; and (ii) a significant allocation of financial resources (Village Fund) from the national budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: APBN). It aims to reduce poverty and improve villagers’ welfare and their quality of life against the Human …

Youth Employment In Indonesia: International And National Good Practices For …

TNP2K’s mission is to coordinate poverty alleviation policies in Indonesia. As part of its tasks, TNP2K conducts and commissions research reports and studies with the objective of facilitating and informing evidence-based policy planning. TNP2K has undertaken several research activities and policy initiatives related to employment in Indonesia. This working paper, ‘Youth Employment in Indon…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusuna…

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran bagi kementerian negara dan lembaga di Indonesia. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Buku Panduan Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahu…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 22 Halaman

Judul Seri

Textbook dan Ebook

No. Panggil

362.5 TNP b

Kajian Efektifitas Program Perlindungan Sosial Berbasisi Keluarga melalui Pro…

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk government transfer payment untuk keluarga tidak mampu telah diterapkan oleh banyak negara sebagai alternatif bantuan bagi golongan masyarakat kurang mampu. Dua negara yang dikenal mengembangkan kebijakan ini adalah Amerika dan Kanada. Pelaksanaan kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam hal pemerataan kesejahteraan pe…

Laporan Penelitian: Kajian Cepat Terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosi…

Dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai program perlidungan sosial dan membangun sistem penetapan sasaran nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Bank Dunia menyelenggarakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. PPLS2011 ini diselenggarakan untuk membangun sistem basis data terpadu yang mencakup 40% …

Kajian Intergrasi Program: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ma…

Maulai tahun 2006, Pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat. Program yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 30 April Mei 2007 ini, bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini merupakan salah …

Laporan Akhir Kajian Pemanfaatan Program Jamkesmas Menggunakan Data Baru PPLS 11

Sejak tahun 2005, Program Perlindungan Jaminan Sosial bidang kesehatan telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dengan diluncurkannya Program Askeskin (Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin). Pada tahun 2008, Askeskin diganti menjadi Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Program Jamkesmas bertujuan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tanpa h…

Kajian Kebijakan Pengadaan Obat Untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional 2014…

Setelah volume e-Purchasing sempat turun pada 2017—suatu hal yang mengkhawatirkan mengingat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun fasilitas kesehatan yang menjalin kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus bertambah—pengadaan obat secara online melalui e-Katalog tersebut kembali meningkat pada 2018. Bahkan volume maupun nilai e-Purchasing pad…