Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menetapkan kerangka kerja nasional yang komprehensif untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga…
Peraturan Presiden tersebut juga mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat dan Tim Koordinasi. Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk saling bekerjasama satu sama lain. Pada prinsipnya kelembagaan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordina…
Understanding why some households can move out of poverty while others fail is crucial for any effort to reduce poverty. A large number of studies using survey-based data have documented and examined the possible factors that contribute to household movement in-out of poverty. To carry out this project, we constructed a household-level panel data set of approximately 20 million households in In…
Indikator pembangunan berjalan sangat dinamis sejalan dengan program dan respons kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan perkiraan angka kemiskinan pada suatu periode tertentu sesuai dengan perkembangan indikator pembentuknya. Angka tersebut dibutuhkan oleh pemerintah untuk memastikan kebijakan yang dijalankan dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan. D…
Latar belakang dari pertemuan antara pusat dan daerah untuk kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Pertemuan semacam ini penting untuk menyatukan visi, strategi, dan implementasi kebijakan yang efektif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di berbag…
The Reality Check Approach (RCA) study was commissioned by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction Monitoring and Evaluation Working Group. The project aimed to gather people’s perspectives on the uptake and experience of two of the current social assistance programmes, the Cash Transfers for Poor Students programme (Bantuan Siswa Miskin – BSM), with recent modifications…
Saat ini, sekitar 2 juta rumah tangga yang tergolong miskin dan tidak mampu di Indonesia yang tidak memiliki akses ke jaringan listrik nasional. Sebagian besar wilayah yang belum terjangkau listrik nasional tersebut berada di wilayah Indonesia Timur. Karena faktor lokasi yang terpencil dan terisolasi inilah yang membuat masyarakat setempat memiliki akses listrik yang sangat terbatas.
This abstract explores the strategies and discussions presented at the 5th China-ASEAN Forum on Social Development and Poverty Reduction regarding the role of quality growth in reducing poverty.
Profil kemiskinan Desa Kabupaten Kutai Timur menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial dari sudut pandang kemiskinan di wilayah tersebut. Ini mencakup berbagai faktor seperti tingkat pendapatan, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, serta akses terhadap program perlindungan sosial.
This report analyzes the trends in poverty and inequality in Indonesia during its decentralization era. It explores how the decentralization policies implemented in the early 2000s have influenced socioeconomic disparities across different regions. The study utilizes comprehensive data from various sources to examine the changes in poverty rates and income distribution, highlighting both succes…