Buku Indikator Kesejahteraan Daerah: Provinsi Bali adalah sebuah karya yang memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesejahteraan di wilayah tersebut. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, buku ini menyajikan sejumlah indikator kesejahteraan yang relevan dan dapat diukur di tingkat daerah.
Untuk peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya, agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggungjawabnya. menimbang ha tersebut pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah no 43…
Panduan ini menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pemberdayaan masyarakat pasca tahun 2014. Masa pasca 2014 ditandai dengan perubahan lanskap sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan, memerlukan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.
Dokumen ini menyajikan panduan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016. Tujuan dari panduan ini adalah untuk memastikan bahwa program tersebut dijalankan secara efektif dan efisien, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Dokumen ini menyajikan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Buku II). Rencana kerja ini dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
Buku "A Man Called #Ahok" menggambarkan perjalanan hidup Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, seorang pemimpin yang kontroversial namun berdedikasi. Melalui narasi yang mendalam, buku ini mengeksplorasi perjuangan Ahok dalam memimpin DKI Jakarta, serta komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi.
Dokumen ini menyajikan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Buku II). Rencana kerja ini dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
Edisi I Tahun 2014 dari laporan "Akta: Akses Keadilan untuk Anak" mengangkat pentingnya hak identitas anak sebagai bagian integral dari perlindungan dan pemenuhan hak anak. Laporan ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi anak-anak dalam mendapatkan identitas resmi, termasuk akta kelahiran, dan dampaknya terhadap akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Anggaran responsif gender adalah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran publik memperhatikan kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki secara adil. Konsep ini berfokus pada analisis dampak anggaran terhadap kesetaraan gender, serta merancang kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan.