Sosialisasi tentang kemiskinan penting dilakukan karena isu kemiskinan telah menjadi realitas media dan menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Terutama, menyangkut akurasi data kemiskinan. Bisa jadi, publik bingung dengan banyaknya penafsiran mengenai kemiskinan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 membahas tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait dengan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Salah satu fokus utamanya adalah koordinasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.
Usaha Mikro dan Kecil memiliki peran yang stategis terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto baik secara regional maupun nasional. Dalam struktur perekonomian nasional dominasi usaha mikro dan kecil mencapai 99,91 % dari sejumlah jumlah 52.769.280 pelaku usaha pada tahun 2009, serta terjadi peningkatan pelaku usaha mikro dan kecil sebesar 7,31 % dari t…
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki misi mengkoordinasikan berbagai kebijakan terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu kegiatan TNP2K ialah melakukan dan menugaskan dilakukannya studi dan kajian yang dimaksudkan untuk memberi masukan dan memfasilitasi perencanaan kebijakan berbasis bukti (http://www.tnp2k.go.id). Laporan ini merupakan hasi…
Sepanjang satu decade terakhir, tingkat dan jumlah penduduk miskin secara nasional terus menurun. Namun demikian, untuk mencapai target SBY – Boediono sebesar 8-10 persen pada akhirnya tahun 2014 bukanlah pekerjaan mudah.
Kemiskinan adalah situasi yang berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi paket kebutuhan dasar, yang terdiri atas makanan dan non-makanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan sebagainya). Pengertian ini berimplikasi pada strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat untuk mendukun…
Buku Saku Pendamping dirancang sebagai panduan praktis untuk para pendamping dalam menjalankan tugas mereka mendampingi berbagai program dan kegiatan di lapangan. Buku ini menyediakan informasi penting dan instruksi yang jelas untuk membantu pendamping memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.
The J-PAL-AusAID workshop on impact evaluation was designed to enhance the capacity of policymakers, researchers, and practitioners in conducting rigorous evaluations of development programs. The workshop aimed to provide participants with a comprehensive understanding of the principles and methodologies of impact evaluation, particularly focusing on randomized controlled trials (RCTs) and thei…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah landasan hukum yang mengatur upaya terpadu dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi yang lebih baik antar berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepen…
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2009-2011 merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan dan kebijakan yang bertuju…