Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin: Kebutuhan dan Masalahnya

Buku Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin ini menguraikan tentang upaya penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Di bagian awal diuraikan mengenai Program Jaminan Kesehatan yang selama ini dijalankan pemerintah, baik dari sisi latar belakang, model dan dasar hukum pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan uraian manfaat yang didapat, masalah…

Mempertahankan Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19

Setelah dinyatakan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan hampir semua sektor mengalami disrupsi. Dampaknya tak hanya pada kesehatan, pandemi juga mengakibatkan sebagian aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dihentikan untuk sementara waktu guna meminimalisasi penyebaran virus. Untuk tujuan itu pula beberapa wilayah menerapkan Pembatas…

Can Health-Information Campaigns Improve CCT Outcomes? Experimental Evidence …

Edisi

Working Paper 56-e - 2020

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

73 halaman ; 30 cm, PDF

Judul Seri

Textbook dan Working Paper

No. Panggil

362.1 LEN c

Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Melalui Peningkatan Efekt…

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, koordinasi dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting mengingat program-program penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Selain peran pemangku kepentingan dari sisi pemerintah–baik pusat maupun daerah—melalui program-program p…

Buku Kerja Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH)secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). PKH memberikan bantuan dana tunai kepada keluarga yang ada pada rumah tangga sangat miskin selama anggota keluarga tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya…

Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Ringka…

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian. Namun, berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L) hasilnya belum optimal. Sebab itu, sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sehingga bisa meningkatkan …

Sustaining Micro Enterprises During The COVID-19 Pandemic

Since it was first declared in Indonesia in early March 2020, the 2019 Coronavirus (COVID-19) pandemic has caused disruption in almost all sectors. The pandemic impacted not just public health, but almost all social and economic activities had to be temporarily halted to minimise the spread of the virus. Large-Scale Social Restrictions (Pembatasan Sosial Berskala Besar: PSBB) implemented by sev…

Pedoman Produksi Produk Pengetahuan Sekretariat TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sangat menghargai tulisan yang jelas dan mudah dibaca, serta hasil penelitian dan analisis yang cermat. Selain materi tulisan, produk pengetahuan berupa video dan infografik merupakan media yang efektif untuk referensi pengambilan kebijakan. Kami menyiapkan pedoman ini untuk membantu proses pengembangan produk pengetahuan yang akan berma…

Program Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)

Program Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memperluas jaringan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dan membutuhkan di Indonesia. Program ini mencakup berbagai upaya, mulai dari pemberian bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, hingga pelatihan keterampilan dan bantuan…

Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Hal ini disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Dari…