The "Pharmaceutical System and Financing Country Profile (DRAFT)" provides a comprehensive analysis of the pharmaceutical sector and its financing mechanisms within a specific country. This draft document outlines the current state of the pharmaceutical system, including the regulatory framework, supply chain logistics, and market dynamics.
Prosedur Operasi Standar untuk "Uji Coba Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis Electronic Voucher dan Biometrik: Metode SMS" dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam distribusi bantuan sosial di Indonesia. Uji coba ini memanfaatkan teknologi electronic voucher yang dikombinasikan dengan sistem biometrik dan metode pengiriman SMS untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran d…
Land-clearing forest fires in Indonesia cause enormous private and social losses from greenhouse gas emissions, deforestation, habitat destruction, worsened human health, and strained international relations. These fires are almost always deliberately set, often by smallholders as they seek to expand farm size. The Government of Indonesia has taken primarily a regulatory approach to preventing …
Mengacu kepada karakteristik kemiskinan di Indonesia yang multidimensional, maka penanganan terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih komperhensif dan dilakukan secara lebih yang sistematik, terpadu dan menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah serta semua pemangku kepentingan lainnya. Upaya-upaya tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban dan meningkatkan …
Peraturan Presiden tersebut juga mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat dan Tim Koordinasi. Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk saling bekerjasama satu sama lain. Pada prinsipnya kelembagaan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordina…
TNP2K merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP…
Understanding why some households can move out of poverty while others fail is crucial for any effort to reduce poverty. A large number of studies using survey-based data have documented and examined the possible factors that contribute to household movement in-out of poverty. To carry out this project, we constructed a household-level panel data set of approximately 20 million households in In…
In 2005, the government committed to providing health insurance for the poor with the launch of the Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat or Public Health Insurance) programme. That programme has now begun a new chapter in the evolution towards universal health coverage. On January 01, 2014, the Government of Indonesia launched JKN (Jaminan Kesehatan Nasional or National Health Insurance), wh…
Indikator pembangunan berjalan sangat dinamis sejalan dengan program dan respons kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan perkiraan angka kemiskinan pada suatu periode tertentu sesuai dengan perkembangan indikator pembentuknya. Angka tersebut dibutuhkan oleh pemerintah untuk memastikan kebijakan yang dijalankan dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan. D…