dokumen yang menyajikan informasi terperinci mengenai berbagai program dan kegiatan yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2021. Fokus utama dari dokumen ini adalah pada kelompok program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan produktivitas.
laporan yang mengkaji hasil dan perkembangan upaya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama periode 2005 hingga 2009. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan pencapaian dari berbagai kebijakan, program, dan inisiatif yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di negara tersebut.
dokumen strategis yang merancang upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penukal Arab Lematang Ilir untuk periode 2021 hingga 2026. Dokumen ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
dokumen perencanaan strategis yang dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Tapanuli selama periode 2022 hingga 2024. Dokumen ini memberikan kerangka kerja komprehensif untuk upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang inklusif.
"Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020" menyajikan analisis mendalam mengenai implementasi dan hasil dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di Provinsi Bengkulu selama tahun 2020.
"Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020" menyajikan evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020.
"Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021" yang disusun oleh LP2KD (Lembaga Penanggulangan Kemiskinan Daerah) memberikan ulasan mendalam mengenai implementasi dan hasil dari program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2021.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menetapkan kerangka kerja nasional yang komprehensif untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga…
Peraturan Presiden tersebut juga mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat dan Tim Koordinasi. Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk saling bekerjasama satu sama lain. Pada prinsipnya kelembagaan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordina…
Latar belakang dari pertemuan antara pusat dan daerah untuk kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Pertemuan semacam ini penting untuk menyatukan visi, strategi, dan implementasi kebijakan yang efektif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di berbag…