Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah landasan hukum yang mengatur upaya terpadu dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi yang lebih baik antar berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepen…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU KIP sejak diundangkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menilai dampaknya terhadap transparansi dan akun…
dokumen kebijakan yang menetapkan arah, tujuan, dan strategi operasional Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia selama periode 2010-2014. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa kementerian dapat secara efektif mendukung presiden dan wakil presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan administrasi negara. Rencana strategis ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan k…
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Perka ini mengatur prosedur, standar, dan tahapan yang harus diikuti dalam setiap proses pengadaan, dengan tujuan untuk meningkatkan efi…
Kumpulan peraturan adalah sebuah kompilasi dokumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan aktivitas dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Dokumen ini mencakup berbagai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur perilaku, tata cara, hak, dan kewajiban masyarakat atau individu dalam berbagai konteks, seperti ekonomi, sosial, polit…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan gambaran tentang kebijakan dan struktur koordinasi yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah menjadi salah satu inisiatif kunci dalam reformasi birokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses administratif dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan publik dengan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai izin, perijinan, dan layanan lainnya dari pemerintah.
Himpunan Peraturan di Bidang Sistem Resi Gudang Jilid III ini disusun untuk menyediakan referensi komprehensif terkait regulasi dan kebijakan terbaru yang mengatur sistem resi gudang di Indonesia. Sistem resi gudang merupakan instrumen penting dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian, peningkatan efisiensi pasar, serta penguatan daya saing produk pertanian di pasar global.
Buku ini merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterbitkan oleh berbagai lembaga terkait. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan berbagai peraturan, pedoman, dan ketentuan yang mengatur tentang syarat, prosedur, dan mekanisme pemberian KUR kepada masyarakat. Informasi yang disajikan meliputi ketentuan tentang jenis usaha yang dapat mendapatkan KUR, pl…