Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memformulasikan inisiatif daerah yang efektif dalam menyiasati kemiskinan, dengan menekankan pada keberpihakan kepada masyarakat miskin. Studi ini mengeksplorasi berbagai strategi dan program yang telah diterapkan di berbagai daerah, serta menilai dampak dari inisiatif tersebut terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Instruk…
Dokumen ini adalah panduan untuk penargetan program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah, dengan fokus pada upaya khusus untuk menurunkan tingkat kemiskinan di daerah-daerah tertentu. Panduan ini bertujuan untuk menyediakan strategi dan metodologi yang efektif dalam merancang dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan spesifik…
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang tercermin dari naiknya tingkat pendapatan masyarakat. Pada saat yang sama, fenomena tingginya inflasi yang tercermin dari tingginya tingkat harga komoditas sebagai representasi pengeluaran rumah tangga akan semakin menambah beban hidup rumah tangga. Kombinasidiantara keduanya sangat mempengaruhi kemampuan daya bel…
Di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes menempati urutan ketiga terbesar setelah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2017, tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kabupaten Brebes sebesar 19,14%. Meskipun demikian, angka tersebut sudah merupakan pencapaian penurunan paling baik dalam 8 tahun terakhir. Dilihat dari sisi perkembanga…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah kota, dan alokasi belanja publik memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dan pengeluaran publik memainkan peran penting dalam upaya penanggulangannya
Pasaman Barat adalah salah satu daerah dengan persentase maupun jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 7,26% dengan jumlah penduduk miskin 30.840 jiwa. Angka ini menempati urutan ke-8 terbesar dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dilihat dari sisi perkembangannya dari tahun 2010 hingga 2017, pada tahun 2015 ter…