Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Pokja Kesehatan) yang berada di bawah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki tugas pokok antara lain mengoordinasikan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membahas pelaksanaannya dengan pemangku kepentingan, serta merumuskan dan mengusulkan perbaikan program tersebut. Melihat lima tahun …
Dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibentuk suatu Kelompok Kerja Satu (Pokja I) — Unifikasi Data. Pokja | ditugaskan untuk mengkaji kebijakan membangun Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan Sosial (BDT-PBS), yaitu basis data yang menjaring sekian persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan/atau rentan secara nasional. Basis data ini dim…
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, telah disebutkan bahwa Basis Data Terpadu (BDT) adalah data terpadu yang digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik yang menggunakan APBN maupun APBD. Sebagai dasa…
report focused on collaborative efforts and strategies aimed at fostering a robust and thriving Indonesian society. The document outlines key initiatives, partnerships, and strategies designed to address challenges and leverage opportunities for societal advancement.
dokumen yang menyajikan ringkasan hasil kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang lebih kokoh dan sejahtera. Laporan ini menggarisbawahi upaya bersama yang dilakukan dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi, serta strategi yang diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
dokumen yang merangkum hasil dari upaya kolaboratif berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Laporan ini menyoroti pencapaian, tantangan, dan rekomendasi untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.
"Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 Kota Tebing Tinggi" adalah dokumen strategis yang menguraikan rencana pembangunan jangka menengah Kota Tebing Tinggi untuk periode 2023 hingga 2026. Dokumen ini bertujuan untuk menyediakan panduan terperinci bagi perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat kota, dengan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang berke…
Keputusan ini mengatur penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi fokus dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan terintegrasi pada tahun 2023. Keputusan ini bertujuan untuk mengarahkan sumber daya dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah stunting dengan memfokuskan intervensi di wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Panduan Penyelenggaraan Klik Pekka bertujuan untuk memberikan pedoman lengkap mengenai pelaksanaan program Klik Pekka, yang dirancang untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga di Indonesia. Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas, akses terhadap layanan dasar, dan peluang ekonomi bagi perempuan kepala keluarga, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka.
Laporan ini mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami tantangan, kebutuhan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program secara efektif di tingkat lokal.