Laporan ini mengkaji upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran APBN/APBD dalam mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pendanaan program-program sosial dan infrastruktur yang bertujuan untuk memperbaiki ke…
Di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes menempati urutan ketiga terbesar setelah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2017, tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kabupaten Brebes sebesar 19,14%. Meskipun demikian, angka tersebut sudah merupakan pencapaian penurunan paling baik dalam 8 tahun terakhir. Dilihat dari sisi perkembanga…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah kota, dan alokasi belanja publik memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dan pengeluaran publik memainkan peran penting dalam upaya penanggulangannya
Pasaman Barat adalah salah satu daerah dengan persentase maupun jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 7,26% dengan jumlah penduduk miskin 30.840 jiwa. Angka ini menempati urutan ke-8 terbesar dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dilihat dari sisi perkembangannya dari tahun 2010 hingga 2017, pada tahun 2015 ter…
Laporan ini menyajikan hasil pelaksanaan uji coba penyaluran nontunai untuk bantuan sosial dan bantuan pangan yang dilakukan pada tahun 2016. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penyaluran bantuan sosial yang menggunakan sistem nontunai, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program.
Dokumen ini membahas proses unifikasi data program bantuan sosial di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial. Unifikasi data mencakup integrasi berbagai sumber data untuk menciptakan satu basis data yang komprehensif dan terpusat, yang akan digunakan untuk mendukung program-program bantuan sosial.
Laporan ini membahas unifikasi data program bantuan sosial, sebuah upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber data guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Unifikasi data bertujuan untuk menciptakan sistem data yang terpusat, akurat, dan dapat diandalkan untuk mendukung program-program bantuan sosial di Indonesia.
The Unified Database for Social Protection Programmes (UDB) contains detailed socioeconomic and demographic information, as well as the names and addresses of the poorest 40 percent of the Indonesian population. Since 2012, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), which manages the UDB, has provided this data to over 500 local government institutions to facilitate th…
Bahan Paparan ini mengulas kinerja penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional serta pendekatan penargetan yang berfokus pada wilayah. Dari analisis mendalam tentang keberhasilan dan tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara nasional hingga penekanan pada strategi penargetan yang memperhitungkan perbedaan kondisi di setiap wilayah, pembaca akan disajikan dengan wawasan yang luas. …