Dokumen ini merupakan kumpulan tanya jawab mengenai berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang berbagai program yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah kota, dan alokasi belanja publik memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dan pengeluaran publik memainkan peran penting dalam upaya penanggulangannya
Pasaman Barat adalah salah satu daerah dengan persentase maupun jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 7,26% dengan jumlah penduduk miskin 30.840 jiwa. Angka ini menempati urutan ke-8 terbesar dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dilihat dari sisi perkembangannya dari tahun 2010 hingga 2017, pada tahun 2015 ter…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) 2015 dalam memilah penerima manfaat program penanganan fakir miskin berdasarkan parameter yang diinginkan.
This study aims to analyze the support provided by the Australian Government through the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) for social protection and poverty reduction programs in Indonesia.
sebuah dokumen yang membahas upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui berbagai program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
dokumen yang menyajikan informasi terperinci mengenai berbagai program dan kegiatan yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2021. Fokus utama dari dokumen ini adalah pada kelompok program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan produktivitas.
Peraturan Presiden tersebut juga mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat dan Tim Koordinasi. Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk saling bekerjasama satu sama lain. Pada prinsipnya kelembagaan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordina…
Usaha Mikro dan Kecil memiliki peran yang stategis terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto baik secara regional maupun nasional. Dalam struktur perekonomian nasional dominasi usaha mikro dan kecil mencapai 99,91 % dari sejumlah jumlah 52.769.280 pelaku usaha pada tahun 2009, serta terjadi peningkatan pelaku usaha mikro dan kecil sebesar 7,31 % dari t…