Dokumen ini membahas peran pemerintah lokal dalam penyediaan perlindungan sosial, dengan fokus pada upaya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Penyediaan layanan sosial yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan.
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batan…
Indonesia merupakan salah satu negara yang secara global mengalami pertumbuhan rata-rata diatas 7 persen per tahun sebelum krisis ekonomi Asia. Tetapi, pertumbuhan tersebut antara 2007 dan 2016 turun menjadi sekitar 5,6 persen yang menjadi sinyal diperlukannya stimulasi pada keadaan perekonomian untuk mendongkrak permintaan dan meningkatkan konsumsi. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan mengal…
Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan selama periode 2010-2014 telah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi, yakni pro-poor, pro-job, dan pro-growth untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan pada periode tersebut dicapai melalui berbagai kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat kelompok program yaitu: (1) perlindungan sosial; (2) pemberdayaan masya…
Indonesia secara bertahap bergerak menuju negara dengan struktur penduduk yang menua. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas atau lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai 25,7 juta orang atau sekitar 9,6 persen dari seluruh populasi (BPS, 2019). Jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 10 persen pada 2020 dan 20 persen pada 2040 (B…
Pengelolaan data BDT dilakukan oleh Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) Sekretariat TNP2K. Tugas utama UPSPK adalah memastikan BDT dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial, memberikan dukungan teknis kepada pengguna BDT, melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfataan BDT, memastikan kesahihan studi-studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program, …
Indonesia was among the few countries globally to experience an average growth rate of approximately 7 per cent annually prior to the Asian economic crisis. However, this dropped to approximately 5.6 per cent a year between 2007 and 2016, signaling the need to stimulate the economy, generate demand and increase consumption. Furthermore, while government efforts have had a positive impact in red…
menyajikan panduan teknis bagi para pencacah yang bertugas dalam mengumpulkan data untuk pendataan program perlindungan sosial di Indonesia pada tahun 2011. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh para pencacah lapangan.
memberikan panduan khusus bagi para pengawas atau pemeriksa yang bertanggung jawab dalam memastikan integritas dan kualitas data yang terkumpul dalam pendataan program perlindungan sosial di Indonesia pada tahun 2011. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pendataan dilakukan dengan standar yang tinggi, meminimalkan kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetap…
Pedoman ini mungkin mencakup berbagai aspek, seperti definisi indikator kunci, metodologi survei, teknik sampling, prosedur pengolahan data, dan standar kualitas data yang diperlukan. Selain itu, dokumen ini mungkin menekankan pentingnya penggunaan data yang berkualitas untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.