Peraturan ini menetapkan pedoman untuk penyelenggaraan pelayanan sosial yang terpadu dan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Tujuan utama dari peraturan ini adalah mengintegrasikan berbagai layanan sosial agar lebih efektif dan efisien, serta memberdayakan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera.
Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran bagi kementerian negara dan lembaga di Indonesia. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang dan menjalankan pemerintahan negara. Perpres sering kali mengatur hal-hal teknis atau detail terkait dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang, serta menetapkan prosedur atau pedoman pelaksanaan ter…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah landasan hukum yang mengatur upaya terpadu dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi yang lebih baik antar berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepen…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU KIP sejak diundangkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menilai dampaknya terhadap transparansi dan akun…
dokumen kebijakan yang menetapkan arah, tujuan, dan strategi operasional Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia selama periode 2010-2014. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa kementerian dapat secara efektif mendukung presiden dan wakil presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan administrasi negara. Rencana strategis ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan k…
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Perka ini mengatur prosedur, standar, dan tahapan yang harus diikuti dalam setiap proses pengadaan, dengan tujuan untuk meningkatkan efi…