"Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021" menyajikan analisis komprehensif mengenai distribusi dan pelaksanaan BLT yang ditujukan untuk keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun 2021.
"Laporan Penyaluran Sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021" menyajikan analisis mendetail mengenai distribusi dan penggunaan sisa anggaran BLT yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem pada tahun 2021.
"Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020" yang disusun oleh LP2KD (Lembaga Penanggulangan Kemiskinan Daerah) memberikan tinjauan komprehensif tentang upaya dan hasil dari program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 61 Tahun 2018 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022 menetapkan langkah-langkah strategis yang terintegrasi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
Dokumen ini menyajikan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 (Buku II). Rencana kerja ini dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
Laporan ini menyajikan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu selama tahun 2021. Fokus utama laporan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari berbagai inisiatif yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 adalah dokumen strategis yang disusun untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tebing Tinggi. RPKD ini dirancang berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusannya.