Buku "Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Daerah: Panduan Praktis untuk Elemen Masyarakat Sipil, Pemerintah Daerah, dan DPRD" merupakan panduan komprehensif yang mengulas strategi dan mekanisme pembiayaan jaminan kesehatan di tingkat daerah di Indonesia. Dengan pendekatan praktis, buku ini membahas peran serta elemen masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mengelola dan memperb…
Survei Klaster Indikator Ganda (MICS) di Papua dan Papua Barat adalah upaya yang penting dalam pengumpulan data untuk memahami situasi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak serta ibu di dua provinsi tersebut. Melalui survei ini, berbagai indikator penting seperti tingkat stunting, angka kematian anak, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta praktek sanitasi dapat diidenti…
Jamkesmas adalah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya terpenuhi.
Berbagai upaya penyempurnaan dalam penyelenggaraan Jamkesmastelah dilakukan, walaupun diakui bahwa utilisasi pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmasrelatif rendah dibandingkan angka utilisasi nasional. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji penyelenggaraan Jamkesmas. Dengan menggabungkan hasil dari beberapa penelitian dan data yang dirilis oleh Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan,…
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru saja dimulai Januari 2014. Antusiasme masyarakat dengan adanya program JKN sangat tinggi, karena kebutuhan perlindungan atas jaminan kesehatan sangatlah besar. Implementasi JKN sangat memperhatikan pelayanan berkualitas, tetapi juga penguatan dalam bidang promotif dan preventif. Jika keseimbangan ini tidak diperhatikan, maka pelayanan kuratif d…
Pengelola jaminan kesehatan masyarakat miskin telah berubah sejak tahun 2008, dari yang tadinya secara penuh dikelola PT Askes, menjadi dikelola bersama dengan Kementerian Kesehatan. PT Askes, yang mempunyai data kepesertaan ketika program masih bernama “Askeskin” tetap mengelola manajemen kepesertaan, sedangkan manajemen keuangan dan manajemen pelayanan dikelola oleh Kementrian Kesehatan.
Indonesia’s national health insurance scheme (Jaminan Kesehatan Nasional, or JKN) supports the government’s commitment to promoting health and well-being among its citizens. Responding to the demand for health services created through JKN will require strong partnership between the government and the private health sector. How have JKN policies affected the private health sector? How do the…
Indonesia began to implement targeted social assistance programmes for both households and individuals in the aftermath of the 1997 Asian financial crisis. The crisis had halted Indonesia’s economic growth and caused a sharp rise in domestic prices—particularly for food items, which led to a rapid and significant increase in poverty. The massive economic and social impacts of the crisis r…
Launched in 2014, the government of Indonesia’s national health insurance scheme, Jaminan Kesehatan Nasional, or JKN, aims to ensure access to healthcare, especially for the poor and the near-poor (defined as the bottom 40%). The growing private healthcare sector in Indonesia is well-positioned to respond to the increased demand that will ensue from the government’s ambitious plans to ac…
The central purpose of Indonesia’s national health insurance scheme Jaminan Kesehatan Nasional, or JKN, launched in 2014, is to address existing inequities in access to and quality of healthcare, ensuring that all citizens, especially the poor and near-poor, can access quality care without facing financial hardship. Has healthcare utilization improved since JKN and are there variations across…