The Strategic Plan Document for Poverty Alleviation in Barito Timur District (RSPKD) 2010-2015 outlines comprehensive strategies aimed at addressing poverty in the district. This abstract provides an overview of the key elements and objectives of the strategic plan, highlighting its importance in guiding local development efforts during the specified period.
menyediakan panduan operasional untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan kegiatan sosialisasi terkait Program Indonesia Pintar pada tahun 2016. Panduan ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif antarpihak terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program tersebut.
explores the dynamics, strategies, and outcomes of partnerships in R&D, emphasizing synergistic efforts between academia, industry, and governmental bodies. Key themes include the establishment of shared goals, collaborative methodologies, and the impact on technological innovation and societal benefits. The abstract underscores the importance of effective partnership frameworks in driving sust…
Memberikan panduan teknis dan operasional untuk distribusi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Indonesia pada tahun 2010. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses distribusi beras Raskin dilakukan secara efisien, transparan, dan adil melalui keterlibatan aktif dari Pokmas.
menyajikan panduan teknis bagi para pencacah yang bertugas dalam mengumpulkan data untuk pendataan program perlindungan sosial di Indonesia pada tahun 2011. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh para pencacah lapangan.
memberikan panduan khusus bagi para pengawas atau pemeriksa yang bertanggung jawab dalam memastikan integritas dan kualitas data yang terkumpul dalam pendataan program perlindungan sosial di Indonesia pada tahun 2011. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pendataan dilakukan dengan standar yang tinggi, meminimalkan kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetap…
Pedoman ini mungkin mencakup berbagai aspek, seperti definisi indikator kunci, metodologi survei, teknik sampling, prosedur pengolahan data, dan standar kualitas data yang diperlukan. Selain itu, dokumen ini mungkin menekankan pentingnya penggunaan data yang berkualitas untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
membahas kontribusi dan pandangan Melchias Markus Mekeng dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia. Secara abstrak, buku ini menggambarkan pemikiran dan pengalaman Mekeng dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pengabdian dan kiprahnya di berbagai sektor masyarakat dan pemerintahan.
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur mengenai prosedur dan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh lembaga pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Secara abstrak, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap lembaga untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Keterbuk…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian tagihan atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Secara abstrak, peraturan ini menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tagihan atas APBN untuk memperoleh persetujuan penyelesaian tagihan tersebut.