Pembangunan Basis Data Terpadu untuk Mendukung Program Perlindungan Sosial merupakan klimaks dari suatu rangkaian proses dan pelaksanaan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011. Pembangunan Basis Data Terpadu (BDT) merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan (1) tahapan persiapan pemrosesan data, (2) tahapan pendataan dan pengambilan data dan (3) tahapan final daftar rumah tangga ya…
Pengelolaan data BDT dilakukan oleh Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) Sekretariat TNP2K. Tugas utama UPSPK adalah memastikan BDT dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial, memberikan dukungan teknis kepada pengguna BDT, melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfataan BDT, memastikan kesahihan studi-studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program, …
Indonesia was among the few countries globally to experience an average growth rate of approximately 7 per cent annually prior to the Asian economic crisis. However, this dropped to approximately 5.6 per cent a year between 2007 and 2016, signaling the need to stimulate the economy, generate demand and increase consumption. Furthermore, while government efforts have had a positive impact in red…
Pemberian bantuan sosial dalam bentuk government transfer payment untuk keluarga tidak mampu telah diterapkan oleh banyak negara sebagai alternatif bantuan bagi golongan masyarakat kurang mampu. Dua negara yang dikenal mengembangkan kebijakan ini adalah Amerika dan Kanada. Pelaksanaan kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam hal pemerataan kesejahteraan pe…
Dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai program perlidungan sosial dan membangun sistem penetapan sasaran nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Bank Dunia menyelenggarakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. PPLS2011 ini diselenggarakan untuk membangun sistem basis data terpadu yang mencakup 40% …
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat tertentu, dengan ketentuan bahwa keluarga tersebut harus memenuhi persyaratan dalam bidang kesehat…
menyajikan panduan teknis bagi para pencacah yang bertugas dalam mengumpulkan data untuk pendataan program perlindungan sosial di Indonesia pada tahun 2011. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh para pencacah lapangan.
memberikan panduan khusus bagi para pengawas atau pemeriksa yang bertanggung jawab dalam memastikan integritas dan kualitas data yang terkumpul dalam pendataan program perlindungan sosial di Indonesia pada tahun 2011. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pendataan dilakukan dengan standar yang tinggi, meminimalkan kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetap…
Pedoman ini mungkin mencakup berbagai aspek, seperti definisi indikator kunci, metodologi survei, teknik sampling, prosedur pengolahan data, dan standar kualitas data yang diperlukan. Selain itu, dokumen ini mungkin menekankan pentingnya penggunaan data yang berkualitas untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
This study explores the concept of rethinking social protection through a gender lens, emphasizing the importance of addressing gender disparities in social policies and programs. Social protection measures are crucial for promoting gender equality and women's empowerment by ensuring equal access to resources, opportunities, and benefits.