TNP2K’s mission is to coordinate poverty alleviation policies in Indonesia. As part of its tasks, TNP2K conducts and commissions research reports and studies with the objective of facilitating and informing evidence-based policy planning. TNP2K has undertaken several research activities and policy initiatives related to employment in Indonesia. This working paper, ‘Youth Employment in Indon…
Setelah volume e-Purchasing sempat turun pada 2017—suatu hal yang mengkhawatirkan mengingat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun fasilitas kesehatan yang menjalin kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus bertambah—pengadaan obat secara online melalui e-Katalog tersebut kembali meningkat pada 2018. Bahkan volume maupun nilai e-Purchasing pad…
Kehadiran UU Desa telah mengubah kedudukan desa yang semula merupakan tempat untuk pelaksanaan program/kegiatan menjadi “target kinerja” pembangunan dari pemerintah. UU Desa memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar kepada Desa untuk mengatur dan mengelola pembangunan dalam skala desa dimana desa diberikan pengakuan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakatnya. Terb…
Program Keluarga Harapan (PKH) is a Conditional Cash Transfer programme that delivers benefits to 2.3 million families in Indonesia. Payments to these families are currently made through a manual process involving the Indonesian Post Office. This paper discusses the opportunities and considerations in evaluating alternative payment mechanisms and recommends a strategy for moving to payment meth…
Kemiskinan adalah situasi yang berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi paket kebutuhan dasar, yang terdiri atas makanan dan non-makanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan sebagainya). Pengertian ini berimplikasi pada strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat untuk mendukun…
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are critical for emerging economies like Indonesia but simultaneously challenging for policymakers looking to support their growth. Including micro firms, SMEs are responsible for more than 97 percent of total employment in Indonesia and represent 99 percent of all firms. The Indonesian government has tried to assist SMEs through programmes, such as sub…
Penelitian ini menganalisis risiko fiskal terhadap kesinambungan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. KUR merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun program ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, terdapat kekhawatiran mengenai keberlan…
Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi perempuan dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi disparitas gender dalam akses dan partisipasi ekonomi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.
UU Desa memberikan kewenangan dan alokasi dana yang besar kepada desa untuk mengelola pembangunannya secara mandiri. Peningkatan signifikan pendapatan desa, dari sekitar Rp 99 triliun pada periode 2010 – 2014 menjadi Rp 454 triliun pada periode 2015-2019. Beberapa capaian nyata antara lain adanya peningkatan sarana dan prasarana dasar baik jumlah maupun volumenya, perbaikan status IDM maupun …
Reformasi kebijakan subsidi energi memiliki relevansi sangat kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif d…