Pemerintah Indonesia, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal tahun 2010 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, bermaksud mempercepat langkah-langkah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Program ini merupakan program dengan skala prioritas tinggi bagi pemerintahan saat ini dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jang…
Indonesia secara bertahap bergerak menuju negara dengan struktur penduduk yang menua. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas atau lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai 25,7 juta orang atau sekitar 9,6 persen dari seluruh populasi (BPS, 2019). Jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 10 persen pada 2020 dan 20 persen pada 2040 (B…
Buku "Percepatan Penyaluran Dana Desa (Pertanyaan dan Jawaban)" menyajikan rangkaian pertanyaan dan jawaban yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses penyaluran dana desa serta berbagai aspek terkait. Dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, penyaluran dana desa menjadi hal yang vital dan strategis.
The J-PAL Southeast Asia Launch event marked a significant milestone in the region's efforts to translate research into actionable solutions for poverty alleviation. Hosted by the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), the event brought together policymakers, researchers, and practitioners to discuss innovative strategies and evidence-based interventions aimed at addressing poverty chal…
Menyajikan panduan komprehensif tentang pendampingan sosial dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan (PKP-P). Fokus utama modul ini adalah menggambarkan bagaimana mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat pedesaan yang rentan terhadap kemiskinan.
Menyajikan panduan komprehensif bagi pembentukan dan operasionalisasi tim penanggulangan kemiskinan di tingkat nagari. Buku ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam upaya mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan, khususnya nagari, melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas.
Peraturan ini mengatur pedoman untuk pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, serta memastikan efektivitas dan efisiensi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingk…
Sosialisasi tentang kemiskinan penting dilakukan karena isu kemiskinan telah menjadi realitas media dan menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Terutama, menyangkut akurasi data kemiskinan. Bisa jadi, publik bingung dengan banyaknya penafsiran mengenai kemiskinan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 membahas tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait dengan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Salah satu fokus utamanya adalah koordinasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.