"Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021" menyajikan analisis komprehensif mengenai distribusi dan pelaksanaan BLT yang ditujukan untuk keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun 2021.
"Laporan Penyaluran Sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021" menyajikan analisis mendetail mengenai distribusi dan penggunaan sisa anggaran BLT yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem pada tahun 2021.
"Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021" yang disusun oleh LP2KD (Lembaga Penanggulangan Kemiskinan Daerah) memberikan ulasan mendalam mengenai implementasi dan hasil dari program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2021.
"Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020" yang disusun oleh LP2KD (Lembaga Penanggulangan Kemiskinan Daerah) memberikan tinjauan komprehensif tentang upaya dan hasil dari program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020.
Penanggulangan kemiskinan secara konstitusional merupakan perwujudan salah satu tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam pembangunan nasional.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 61 Tahun 2018 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022 menetapkan langkah-langkah strategis yang terintegrasi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menetapkan kerangka kerja nasional yang komprehensif untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga…
Peraturan Presiden tersebut juga mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat dan Tim Koordinasi. Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk saling bekerjasama satu sama lain. Pada prinsipnya kelembagaan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordina…
Understanding why some households can move out of poverty while others fail is crucial for any effort to reduce poverty. A large number of studies using survey-based data have documented and examined the possible factors that contribute to household movement in-out of poverty. To carry out this project, we constructed a household-level panel data set of approximately 20 million households in In…
Indikator pembangunan berjalan sangat dinamis sejalan dengan program dan respons kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan perkiraan angka kemiskinan pada suatu periode tertentu sesuai dengan perkembangan indikator pembentuknya. Angka tersebut dibutuhkan oleh pemerintah untuk memastikan kebijakan yang dijalankan dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan. D…