Dokumen ini membahas peran pemerintah lokal dalam penyediaan perlindungan sosial, dengan fokus pada upaya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Penyediaan layanan sosial yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan.
Dokumen ini membahas pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia, khususnya terkait peningkatan pelayanan sosial untuk ibu dan anak. Fokus utama adalah pemantauan indikator MDGs di tingkat kabupaten, yang bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.
Dokumen ini membahas konsep ketimpangan dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Ketimpangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan.
Dokumen ini menggambarkan pengalaman empirik pemerintah daerah dalam membangun "Island of Integrity" sebagai upaya untuk mencapai tata kepemerintahan yang baik. Konsep ini berfokus pada penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Dokumen ini membahas pentingnya pembangunan jalan desa sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian lokal dan kualitas hidup penduduk.
Dokumen ini menguraikan pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia mengenai prinsip, prasyarat, dan langkah-langkah reformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia. Fokus utama dari diskusi ini adalah untuk mencapai kepastian dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dokumen ini adalah modul pendampingan sosial untuk Keluarga Harapan Bersama (Kube) tahun 2013, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendamping dalam mendukung keluarga kurang mampu. Modul ini memberikan panduan praktis bagi pendamping sosial untuk melaksanakan program dengan efektif.
Dokumen ini merupakan panduan bagi fasilitator dalam menyelenggarakan pertemuan apresiasi multiaktor dengan tujuan menggalang partisipasi warga untuk menjadi lebih berdaya. Panduan ini dirancang untuk meningkatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.
Dokumen ini merupakan modul pelatihan bagi fasilitator yang bertugas dalam memfasilitasi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pendekatan peka perdamaian. Modul ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan inklusif di tingkat pemerintahan.
Dokumen ini merupakan modul pelatihan bagi fasilitator dalam memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa dengan fokus pada peka perdamaian. Modul ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas fasilitator dalam menciptakan lingkungan dialog yang konstruktif dan inklusif.