Buku ini merupakan laporan komprehensif tentang pelaksanaan KIAT Guru tahun 2018 dan rencana kegiatan untuk tahun 2019. Dalam laporan ini, pembaca akan dibawa untuk meninjau capaian, tantangan, dan pembelajaran dari implementasi KIAT Guru selama tahun sebelumnya, sambil juga menyoroti rencana strategis dan langkah-langkah yang direncanakan untuk mengoptimalkan kinerja guru pada tahun berikutnya…
Lampiran ini menjelajahi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam menggalang advokasi kebijakan di tingkat daerah untuk mengatasi tantangan kemiskinan. Dari merumuskan strategi hingga mengimplementasikan langkah-langkah konkret, pembaca akan disajikan dengan wawasan mendalam tentang bagaimana TKPK dapat menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif…
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah memainkan peran krusial dalam penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi yang efektif antara kedua tingkatan pemerintahan ini diperlukan untuk memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan dapat diimplementasikan dengan baik, berdampak nyata, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sinergi pusat-daerah dalam penanggulangan…
Agenda Pembangunan Global Pasca 2015 memperkenalkan Kerangka Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2030. SDGs mencakup berbagai dimensi pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menempatkan prinsip-prinsip …
Kepesertaan yang optimal dalam Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) menjadi kunci dalam memastikan program ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Replikasi model advokasi belanja publik menjadi strategi yang relevan dan efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah. Model ini telah terbukti memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran publik untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
Replikasi model advokasi belanja publik menjadi langkah penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Model ini telah terbukti berhasil dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.
Rapat Kerja Teknis (Rakernis) TKPK tahun 2015 menjadi momentum penting dalam upaya mempertajam intervensi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan pendekatan berbasis-data, rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat.
Financial inclusion, atau inklusi keuangan, memiliki peran krusial dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu instrumen penting dalam konteks ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program yang dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang terjangkau, termasuk kredit modal usaha.
Daerah memiliki peran penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah-wilayah prioritas. Sebagai entitas yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lokal, pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam merumuskan dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah tersebut.