Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang telah berjalan sejak 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) dan Program Beras Miskin (Raskin) secara bertahap mengalami transformasi menjadi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keua…
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat nasional. TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakuan percepatan penanggulangan kemiskinan. Di dalam proses pelaksanaannya, TNP2K telah melaksanakan (i) unifikasi sis…
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang telah berjalan sejak 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) dan Program Beras Miskin (Raskin) secara bertahap mengalami transformasi menjadi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keua…
Dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, pemerintah telah melaksanakan kebijakan pemberian bantuan tunai melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mengurangi biaya personal pendidikan mereka. Melalui akses pendidikan yang lebih baik, anak usia sekolah diharapkan dapat terus melanjutkan sekolah, mampu mengembangkan dan memaksimalkan p…
Intervensi kemiskinan ekstrem tahap I di akhir tahun 2021 melalui top-up kartu sembako dan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) masih dinilai kurang optimal. Hasil SEPBS di 35 kabupaten/kota prioritas yang dilakukan oleh BPS pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan masih diterima oleh keluarga dari seluruh kelompok pengeluaran (desil 1-10). Kondisi ini menga…
Pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri mencurahkan perhatian yang besar terhadap kemiskinan. Para peneliti dan ekonom sepakat bahwa kemiskinan adalah masalah yang harus dianggap serius dan perlu ditangani secara serius pula serta berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang buruk bagi negara. Pada saat menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Dunia pada 1997-2000, …
Pandemi Covid-19 membuat perekonomian semua negara, termasuk Indonesia, melemah. Banyak kegiatan ekonomi terhenti sehingga menyebabkan kontraksi yang dalam. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tak luput terkena imbasnya. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 8-9 dari 10 UMKM mengalami penurunan penjualan akibat pandemi.1 Adapun menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO…
Pandemi Covid-19 menjadi momentum penting bagi proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Bukan hanya karena pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga karena situasi pandemi tersebut terjadi tanpa preseden sehingga tidak ada strategi mitigasi yang pernah diterapkan sebelumnya. Sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2019 m…