Indonesia’s national health insurance scheme (Jaminan Kesehatan Nasional, or JKN) is a key element of the Government of Indonesia’s commitment to ensuring equitable access to healthcare, especially for the poor and the near-poor. JKN’s contracting with private providers was expected to expand reach faster than solely working through the public sector. The single-payer agency for JKN, B…
Padi merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan, dalam hal ini beras, adalah kebutuhan hidup dasar. Demi menjamin kestabilan ketahanan pangan Pemerintah mengeluarkan PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 tetangan pangan. Pemerintah dalam pengambilan kebijakan membutuhkan data statistik yang akurat. Un…
As rice is one of Indonesia’s staple foods, the government needs accurate statistical data to help its policy making. Line ministries and agencies, particularly BPS (Badan Pusat Statistik: Statistics Indonesia), therefore, need to regularly improve the quality of the data collected. Refining the accuracy of food statistics, particularly rice, is one of the challenges faced by BPS and other re…
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Program bantuan sosial pangan yang sebelumnya merupakan Subsidi Rastra mulai ditransformasikan menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpil…
In order to enhance the effectiveness and accuracy in the distribution of social assistance as well as to promote inclusive finance, the president of the Republic of Indonesia has instructed that social assistances and subsidies must be distributed in non-cash form. The previous food subsidy program, namely Rastra Subsidy, had been transformed into non-cash food assistance (BPNT) in 2017 in 44 …
Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang menjadi tumpuan masyarakat miskin dan rentan miskin, terutama pada masa pandemi Covid-19. Angka pertumbuhan yang hanya mencapai 2,97 persen pada kuartal I 2020 mencerminkan perlambatan aktivitas perekonomian, termasuk terpuruknya perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja. Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa setidaknya …
Social assistance is one type of government intervention that poor and vulnerable people rely on, particularly during the Covid-19 pandemic. An annualised rate of economic growth of only 2.97 per cent in the first quarter of 2020 indicates a slowdown in economic activity, including company failure–those that provide employment opportunities. According to the Ministry of Manpower, at least 15.…
Covid-19 mengganggu sistem pangan Indonesia. Ketenagakerjaan di bidang pertanian diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 4,87 persen, sedangkan produksi pertanian domestik akan menyusut sebesar 6,2 persen. Impor akan turun sebesar 17,11 persen dan harganya diperkirakan akan naik sebesar 1,20 persen dalam jangka pendek dan sebesar 2,42 persen pada 2022. Dengan berkurangnya pasokan dalam ne…
Covid-19 has damaged the Indonesian food system. It is estimated that employment in the agricultural sector will contract by 4.87 per cent while domestic agriculture output will contract by 6.2 per cent. Imports will fall by 17.11 per cent and prices are predicted to rise by 1.20 per cent in the short-term and 2.42 per cent in 2022. With a fall in both domestic supply and imports, there is pote…
Informasi yang memadai dan akurat tentang kecukupan konsumsi energi dan zat gizi makro di tingkat kabupaten/ kota dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan gizi dan kekerdilan (stunting). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan sis…